BORNEONEWS, Jakarta – Kalimantan Tengah menjadi salah satu provinsi prioritas dalam kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta dampak kekeringan pada musim kemarau 2026, berdasarkan data analisis dan prediksi iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
BMKG menyebut data analisis dan prediksi iklim menjadi salah satu acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menetapkan status siaga darurat kekeringan.
Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fachri, mengatakan kewenangan menetapkan status darurat bencana berada pada pemerintah daerah masing-masing. Sementara BMKG berperan menyediakan informasi iklim sebagai bahan pertimbangan.
“Terkait siaga darurat kekeringan, BMKG memberikan informasi tentang analisis hujan yang terjadi, kondisinya kering atau seperti apa, dan juga prediksi. Pemda yang akan menentukan apakah perlu menetapkan status siaga darurat kaitannya dengan bencana kekeringan ini,” katanya dalam konferensi pers Perkembangan Musim Kemarau Indonesia 2026 di Jakarta, Rabu, 10 Juni 2026.
Fachri menjelaskan, BMKG menjadi penyedia informasi hulu yang bersifat otoritatif. Data tersebut kemudian disampaikan kepada sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Kementerian Pertanian, hingga kementerian teknis lainnya.
Menurutnya, dukungan data iklim sangat penting, terutama bagi daerah yang memiliki kawasan sentra pangan dan mulai menghadapi gejala kekurangan air untuk irigasi pertanian akibat puncak musim kemarau.
Selain untuk mengantisipasi kekeringan, data BMKG juga digunakan dalam kesiapsiagaan karhutla. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggunakan data tersebut untuk mengoordinasikan kesiapsiagaan di enam provinsi prioritas.
Enam provinsi itu yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan pemanfaatan data iklim mendukung perubahan pola penanganan karhutla yang sejak 2015 lebih menekankan langkah pencegahan.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah memantau fluktuasi muka air tanah di lahan gambut secara ketat. Jika diperlukan, pemerintah juga dapat melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menambah pasokan air dan meningkatkan tingkat kejenuhan lahan.
“Yang perlu diketahui operasi modifikasi cuaca ini merupakan kerja sama antara BMKG, kemudian BNPB, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan beberapa perusahaan swasta,” ujarnya.
Berdasarkan pemutakhiran data BMKG hingga akhir Mei 2026, perluasan wilayah kekeringan mulai teridentifikasi pada 200 zona musim atau sekitar 11,83 persen wilayah daratan Indonesia.
Pada Juni 2026, zona kering diproyeksikan meluas secara signifikan dengan masuknya 198 zona musim baru atau setara 31,6 persen luas daratan. Wilayah tersebut mencakup DKI Jakarta bagian selatan hingga sebagian besar Pulau Kalimantan.
Memasuki Juli 2026, kemarau diperkirakan kembali meluas ke 66 zona musim lainnya. Sebarannya meliputi Jambi bagian barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, hingga Maluku Utara.
Di sisi lain, BMKG juga mendeteksi adanya anomali lokal akibat pengaruh topografi di tujuh zona musim atau sekitar 0,68 persen daratan. Wilayah tersebut justru diperkirakan mengalami kondisi lebih basah dari normal, antara lain di Bengkulu, Gorontalo bagian utara dan selatan, serta sebagian kecil Nusa Tenggara Timur.
BMKG berharap data iklim yang disampaikan dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperkuat langkah antisipasi. Data tersebut dinilai penting dalam menghadapi kekeringan, menjaga ketahanan pangan, serta mencegah karhutla selama musim kemarau 2026.
ANTARA
