BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Kick-Off Meeting Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2026 di Ballroom Luwansa Hotel, Kamis (11/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait penanggulangan bencana di Kota Palangka Raya.
Dalam laporannya, Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satriya Budi, mengatakan bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana dan berbasis dokumen yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan.
Menurut Hendrikus, saat ini Kota Palangka Raya telah memiliki dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun sebelum masa kepemimpinan Wakil Wali Kota Achmad Zaini.
Namun seiring perkembangan kondisi daerah dan potensi ancaman bencana, diperlukan pembaruan data dan kajian risiko agar kebijakan yang diambil semakin tepat sasaran.
"Penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana. Karena itu diperlukan dokumen yang menjadi pedoman dalam upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan saat terjadi bencana," ujarnya, Kamis 11 Juni 2026.
Ia menjelaskan, penyusunan Kajian Risiko Bencana dan pengukuran Indeks Ketahanan Daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas daerah menghadapi berbagai potensi bencana, baik kebakaran hutan dan lahan, banjir, cuaca ekstrem, maupun bencana lainnya.
Melalui kajian tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat risiko dan kapasitas ketahanan daerah sehingga program penanggulangan bencana dapat disusun secara lebih efektif.
Hendrikus berharap, seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan dokumen tersebut agar hasil yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi riil Kota Palangka Raya.
"Dokumen ini nantinya menjadi dasar dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan," katanya. (MARINI/H)
