BORNEONEWS, Moskow - Rencana Israel membangun 61 permukiman baru di Tepi Barat kembali menjadi sorotan. Program tersebut disebut akan didukung alokasi anggaran lebih dari 350 juta dolar AS.
Rencana pembangunan permukiman baru itu dinilai dapat memperluas kehadiran Israel di wilayah Tepi Barat, yang selama ini menjadi salah satu isu paling sensitif dalam konflik Israel dan Palestina.
Jurnalis Axios, Barak Ravid, melaporkan bahwa kabinet Israel diperkirakan menyetujui pendanaan bagi puluhan permukiman baru tersebut. Laporan itu didasarkan pada dokumen arahan pemerintah yang telah ditinjau jurnalis tersebut.
"Kabinet Israel, Kamis, diperkirakan akan menyetujui sebuah rencana untuk mendanai pembentukan 61 permukiman baru di wilayah pendudukan Tepi Barat secara de facto. Seorang sumber yang mengetahui proposal itu mengatakan pemerintah diperkirakan akan mengalokasikan lebih dari 350 juta dolar AS selama beberapa tahun untuk mengubah 61 permukiman yang baru disahkan dari sekadar rencana di atas kertas menjadi kenyataan," tulis Ravid di platform X, Kamis, 11 Juni 2026.
Menurut laporan tersebut, dana itu akan digunakan untuk pembangunan kompleks hunian sementara serta sejumlah infrastruktur publik. Langkah tersebut disebut sebagai salah satu ekspansi permukiman terbesar Israel dalam beberapa dekade terakhir.
Aktivitas pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat selama ini kerap memicu ketegangan dengan Palestina maupun komunitas internasional.
Otoritas Palestina menilai perluasan permukiman sebagai upaya memperkuat keberadaan Israel di wilayah yang mereka klaim sebagai bagian dari negara Palestina di masa depan.
Bagi warga Palestina, pembangunan permukiman baru dikhawatirkan semakin mempersempit ruang hidup masyarakat setempat. Selain itu, langkah tersebut dinilai dapat memperumit upaya penyelesaian konflik melalui solusi dua negara.
Sorotan dunia internasional terhadap aktivitas permukiman Israel juga terus meningkat. Pada akhir Mei 2026, Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah individu dan organisasi yang terlibat dalam pelanggaran hak-hak warga Palestina di Tepi Barat yang berkaitan dengan aktivitas permukiman Israel.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti-OANA-ANTARA
