BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tengah mengkaji kemungkinan penggabungan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus mengoptimalkan kinerja pemerintahan daerah.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mengatakan saat ini Pemprov Kalteng memiliki sekitar 32 OPD. Menurutnya, jumlah tersebut masih dapat dirampingkan agar penggunaan anggaran menjadi lebih efektif.
"Kami ini punya sekitar 32 OPD, seharusnya ideal paling-paling sekitar 21 OPD pun bisa seharusnya, sehingga anggarannya itu bisa berkurang, bisa dibangun untuk lainnya," kata Agustiar di Palangka Raya, Kamis, 11 Juni 2026.
Meski demikian, Agustiar menegaskan rencana penggabungan OPD tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah daerah perlu melakukan kajian dan perhitungan secara matang agar kebijakan tersebut benar-benar berdampak positif terhadap pelayanan dan kinerja pemerintahan.
"Tentunya banyak pertimbangan, tetapi itu pasti kami lakukan," ujarnya.
Menurut Agustiar, perampingan perangkat daerah menjadi bagian dari komitmen Pemprov Kalteng dalam menjalankan program dan kegiatan secara efektif serta efisien, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Ia sebelumnya menyampaikan bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Oleh karena itu, efisiensi bukan berarti mengurangi semangat membangun," katanya.
Agustiar menilai kebijakan efisiensi anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, justru dapat mendorong pembangunan menjadi lebih selektif, terarah, dan tepat sasaran.
"Efisiensi anggaran daerah tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan langkah untuk memfokuskan anggaran agar lebih efektif dan presisi," ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kalteng telah melakukan penghematan pada sejumlah pos belanja yang dinilai kurang esensial. Di antaranya perjalanan dinas, alat tulis kantor, serta kegiatan rapat di hotel.
"Kami ingin memastikan anggaran benar-benar hadir di tengah harapan rakyat secara terukur, dari pedalaman hingga perkotaan," kata Agustiar.
Ia menambahkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026 tercatat sekitar Rp5,4 triliun.
Meski berada dalam situasi efisiensi anggaran, Agustiar memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
"Walaupun dalam kondisi efisiensi anggaran seperti ini, pelayanan masyarakat adalah prioritas kami," katanya.
