BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pengawasan ketat terhadap distribusi kebutuhan pokok, khususnya LPG dan minyak goreng Minyakita, sebagai upaya mengendalikan laju inflasi daerah yang masih menjadi perhatian utama di Kalimantan Tengah.
“Hari ini kami mendatangi pangkalan LPG hingga pabrik pengolahan minyak goreng PT Sukajadi Sawit Mekar (SSM) di kawasan Bagendang, untuk memastikan stoknya,” kata Wakil Bupati Kotim, Irawati, Jumat, 12 Juni 2026.
Sidak yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Irawati ini melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), kepolisian, kejaksaan, Bulog, dan instansi terkait lainnya. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat dan provinsi guna menekan angka inflasi yang masih tinggi.
Dari pengecekan di dua pangkalan LPG, Irawati menjelaskan bahwa harga jual masih sesuai ketentuan pemerintah dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp22 ribu per tabung.
“Yang menjadi catatan adalah penjualan ke pengecer. Di pangkalan sudah sesuai aturan, tetapi ketika sampai ke pengecer tidak ada regulasi yang mengatur batas harga tertinggi maupun terendah. Ini yang perlu kita rapatkan dan carikan solusi,” ujarnya.
Setelah meninjau pangkalan LPG, rombongan melanjutkan sidak ke PT Sukajadi Sawit Mekar, salah satu produsen minyak goreng terbesar di Kotim.
Menurut Irawati, stok pasokan minyak goreng dinyatakan aman, namun tingginya harga di pasaran mengindikasikan adanya masalah dugaan ketidakefisienan jalur distribusi.
“Kalau stok dikatakan aman memang aman. Namun, Kotim adalah kabupaten penghasil sawit terbesar, kebun sawitnya sangat banyak, tetapi minyak goreng justru menjadi penyumbang inflasi. Setelah kami turun langsung, ternyata yang perlu dibenahi adalah pola distribusinya,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa minyak goreng tidak boleh melewati terlalu banyak mata rantai sebelum sampai ke tangan masyarakat.
“Jangan sampai terlalu banyak tempat singgahnya. Kalau memang dari produsen bisa langsung ke Bulog dan kemudian ke mitra yang sudah terdaftar, tentu lebih baik," ungkapnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan dari hasil pengecekan tadi, ada mitra Bulog yang sebelumnya menerima 50 dus setiap pengiriman, sekarang hanya sekitar 20 dus. Kondisi ini yang menyebabkan pasokan di tingkat pedagang berkurang sehingga harga naik.
Irawati menegaskan permasalahan yang dihadapi bukan kelangkaan barang namun tingginya harga jual di tingkat konsumen.
“Bukan langka, stok aman. Yang menjadi laporan masyarakat adalah harga yang tinggi. Karena harga tinggi, daya beli masyarakat menurun dan akhirnya berdampak terhadap inflasi,” katanya.
Berdasarkan data, inflasi Kotim saat ini mencapai 4,18 persen, termasuk salah satu wilayah dengan angka inflasi tertinggi di Kalimantan Tengah.
“Kapuas bahkan berada di atas kita. Kalimantan Tengah termasuk daerah dengan inflasi tinggi secara nasional. Karena itu kami diminta turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya,” jelas Irawati.
Ia juga mengajak masyarakat dan aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk bersama-sama mengawasi distribusi kebutuhan pokok dan segera melaporkan jika menemukan indikasi penimbunan barang.
“Saya mengajak camat, lurah maupun masyarakat agar bersama-sama mengawasi. Jika ada penimbunan LPG atau minyak goreng, segera laporkan kepada kami sehingga bisa segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Menindaklanjuti hasil sidak, Pemkab Kotim berencana menggelar rapat evaluasi bersama Bulog dan instansi terkait guna membahas pola distribusi Minyakita agar pasokan tetap terjaga dan harga dapat lebih terkendali.
“Setelah ini kami akan rapat kembali untuk membahas hasil sidak hari ini, terutama terkait pengaturan distribusi Minyakita melalui mitra yang telah terdaftar di Bulog agar lebih efektif dan tepat sasaran,” pungkas Wakil Bupati Irawati. (DEVIANA/H)
