BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mulai mengkaji penggunaan kendaraan listrik, sebagai alternatif armada operasional pemerintah di tengah meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mengatakan kajian tersebut merupakan langkah antisipatif pemerintah daerah dalam merespons kenaikan harga BBM nonsubsidi yang dipengaruhi lonjakan harga minyak mentah dunia serta dinamika ekonomi global.
"Kenaikan harga BBM tentu berdampak terhadap biaya operasional pemerintah. Karena itu kami mulai mengkaji kemungkinan penggunaan kendaraan listrik sebagai salah satu alternatif yang lebih efisien ke depan," ujarnya, Jumat 12 Juni 2026.
Menurut Zaini, penggunaan kendaraan listrik tidak hanya berpotensi menekan biaya operasional, tetapi juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendukung penggunaan energi ramah lingkungan dan mengurangi emisi karbon.
Meski demikian, ia menegaskan rencana tersebut masih dalam tahap kajian dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kemampuan anggaran daerah, kesiapan infrastruktur pendukung, hingga efektivitas penggunaannya dalam mendukung tugas pemerintahan.
Pemko Palangka Raya akan mempelajari pengalaman daerah lain yang telah menerapkan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas maupun operasional pemerintahan.
"Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat, baik dari sisi efisiensi anggaran maupun peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Kajian tersebut diharapkan, dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah strategis pemerintah daerah menghadapi tantangan kenaikan biaya energi sekaligus mendukung transisi menuju penggunaan energi yang lebih berkelanjutan. (MARINI)
