BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Salundik, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya agar mengkaji secara matang rencana penggunaan kendaraan listrik sebagai armada operasional pemerintah.
Menurut Salundik, langkah Pemko yang mulai menjajaki penggunaan kendaraan listrik patut diapresiasi sebagai upaya mencari efisiensi biaya operasional di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, kebijakan tersebut harus didasarkan pada perhitungan yang komprehensif agar tidak menimbulkan beban baru bagi keuangan daerah.
"Kami mendukung inovasi dan upaya efisiensi yang dilakukan pemerintah. Namun jangan sampai kebijakan ini justru menjadi beban baru bagi APBD. Semua harus dihitung secara matang," ujarnya, Jumat 12 Juni 2026.
Ia menilai kajian tidak hanya berfokus pada harga kendaraan, tetapi juga harus mencakup biaya perawatan, infrastruktur pendukung, ketersediaan suku cadang, serta manfaat jangka panjang bagi pemerintah daerah.
Sebelumnya Pemko Palangka Raya telah melakukan diskusi dan penjajakan dengan sejumlah penyedia kendaraan listrik. Dari hasil penjajakan tersebut, tersedia berbagai jenis kendaraan operasional berbasis listrik, mulai dari kendaraan ringan hingga kendaraan berat seperti dump truck dan truk amrol yang dapat mendukung pelayanan publik.
Salundik menegaskan DPRD akan mendukung setiap kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan efisiensi anggaran daerah, selama proses pengambilan keputusan dilakukan secara cermat dan berdasarkan kebutuhan riil.
"Prinsipnya jangan tergesa-gesa. Harus ada kajian yang matang sehingga manfaatnya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan," katanya.
Ia berharap pemerintah dapat memilih skema yang paling efektif, baik melalui pembelian maupun sistem sewa, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan keberlanjutan keuangan daerah.
"Jangan sampai kebijakan penggunaan kendaraan listrik justru menjadi beban baru bagi keuangan daerah. Semua harus dikaji dan dihitung secara matang sebelum diputuskan," ingatnya. (MARINI/R)
