BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya segera menyiapkan langkah konkret, untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
Menurut Khemal, dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga para pelaku usaha kecil dan sektor distribusi barang yang bergantung pada transportasi untuk menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.
"Kenaikan BBM pasti berdampak pada biaya operasional masyarakat. Karena itu pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah nyata agar beban ekonomi warga tidak semakin berat," ujarnya, Jumat 12 Juni 2026.
Ia mencontohkan para pengemudi becak motor yang mengangkut barang dagangan, kendaraan pikap pengangkut telur, beras, sayur-mayur, hingga kebutuhan pokok lainnya yang berperan penting dalam menjaga kelancaran distribusi barang di pasar.
Apabila biaya transportasi meningkat, lanjutnya, maka harga kebutuhan pokok berpotensi ikut mengalami kenaikan dan pada akhirnya membebani masyarakat sebagai konsumen.
Khemal berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok, memperkuat pasar penyeimbang, serta memastikan distribusi barang kebutuhan masyarakat tetap berjalan lancar.
"Yang perlu dijaga adalah aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. Jangan sampai kenaikan biaya transportasi berdampak luas terhadap harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat," katanya.
Ia juga meminta pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait untuk mengantisipasi dampak lanjutan kenaikan BBM terhadap inflasi daerah serta sektor usaha mikro dan perdagangan rakyat.
"Pemerintah daerah perlu mengambil langkah nyata untuk membantu masyarakat, terutama pelaku usaha dan transportasi pengangkut bahan pokok, agar dampak kenaikan BBM tidak semakin membebani ekonomi warga," pungkasnya. (MARINI/R)
