BORNEONEWS, Jakarta - Pemerintah mengungkap digitalisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) menjadi solusi dari negara agar memastikan bantuan sosial (bansos) dapat diterima secara efisien untuk masyarakat membutuhkan.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Fifi Aleyda Yahya mengatakan sistem digitalisasi Perlinsos menjadi cara agar warga yang berhak menerima bansos tidak luput dari pendataan.
"Digitalisasi Perlinsos hadir untuk membantu negara mengenali kondisi warganya dengan lebih baik sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujar Fifi dalam keterangannya diterima dan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Maka dari itu, masyarakat yang memang berhak atas bantuan dari Pemerintah tersebut ada baiknya segera melakukan pendaftaran Perlinsos.
Agar menyukseskan integrasi data secara digital ini, Pemerintah menghadirkan langsung sosialisasi ke tengah masyarakat seperti yang dilakukan di Aula Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya.
Pada Jumat pagi, ratusan warga di daerah itu antusias mengikuti rangkaian sosialisasi dan pendaftaran digitalisasi Perlinsos.
Mereka mencoba langsung Portal Perlinsos yang memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri agar terdata dalam sistem perlindungan sosial nasional dan tak terlewat mendapatkan haknya.
Mengingat digitalisasi Perlinsos ini berhubungan dengan data pribadi, Fifi mengimbau masyarakat agar dapat mewaspadai modus penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial.
Masyarakat diminta hanya mengakses layanan pendaftaran digitalisasi Perlinsos dari pihak-pihak resmi dan menjaga keamanan datanya dengan tidak memberikan data pribadi, kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak yang tidak dikenal.
Mereka juga diminta agar tidak percaya kepada pihak yang meminta imbalan dengan alasan mempercepat pencairan bantuan sosial.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico, mengatakan digitalisasi Perlinsos merupakan salah satu agenda penting pemerintah dalam reformasi sistem perlindungan sosial nasional.
Menurut Robben, pemerintah saat ini tengah mengonsolidasikan berbagai sumber data yang selama ini terpisah, termasuk DTKS, Regsosek, dan P3KE, menjadi basis data yang lebih terpadu sehingga kebijakan bantuan sosial dapat disusun berdasarkan kondisi riil masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar 365.348 warga Surabaya yang belum terklaster dalam desil kesejahteraan.
Kondisi tersebut perlu segera diselesaikan agar berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan program pemberdayaan seperti Sekolah Rakyat, dapat menjangkau kelompok sasaran secara lebih tepat.
Maka dari itu kegiatan sosialisasi dihadirkan agar program digitalisasi ini berjalan optimal.
“Data yang semakin akurat akan membuat intervensi pemerintah menjadi lebih tepat. Karena itu diperlukan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping, dan masyarakat untuk memastikan setiap warga terpetakan dengan baik,” kata Robben.
Kota Surabaya menjadi salah satu dari 42 daerah percontohan implementasi Program Digitalisasi Perlinsos bersama 41 kabupaten/kota lainnya di Indonesia.
Sebelum pelaksanaan uji coba, Pemerintah Kota Surabaya telah menjalankan berbagai tahapan persiapan, mulai dari sosialisasi kepada perangkat daerah hingga pelatihan bagi agen Perlinsos.
Capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masyarakat Kota Surabaya tercatat mencapai 99,67 persen, sementara aktivasi IKD agen Perlinsos Digital telah mencapai 100 persen.
Melalui Program Digitalisasi Perlinsos, pemerintah berharap proses pendataan masyarakat menjadi semakin akurat, transparan, dan inklusif sehingga bantuan sosial serta berbagai program kesejahteraan dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
ANTARA
