BORNEONEWS, Pulang Pisau – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau terus berupaya menutup kekurangan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui dukungan perusahaan. Hal itu dibahas dalam Rapat Forum Tindak Lanjut Program Donasi JKN yang digelar di Ruang Rapat Bupati Pulang Pisau.
Wakil Bupati Pulang Pisau, Ahmad Jayadikarta, mengatakan saat ini masih terdapat sekitar 4.480 warga yang membutuhkan bantuan pembayaran iuran BPJS Kesehatan agar target cakupan layanan kesehatan dapat terpenuhi.
“Ini kita membahas masalah kekurangan untuk pembayaran BPJS yang kurang lebih sebanyak 4.480 orang. Sesuai hasil rapat sebelumnya, kami meminta perusahaan membantu melalui program CSR dengan minimal menanggung 200 orang,” kata Jayadikarta usai rapat, Senin, 15 Juni 2026.
Menurutnya, sejumlah perusahaan telah menunjukkan komitmen untuk mendukung program tersebut. Salah satunya grup SCP yang telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan menyatakan kesiapan membantu pemerintah daerah.
“Alhamdulillah SCP Base Group sudah melakukan koordinasi dengan BPJS dan membantu pemerintah daerah. Walaupun pelaksanaan pembayarannya baru dilakukan pada Agustus nanti, ini menjadi langkah awal yang baik,” ujarnya.
Jayadikarta menjelaskan besaran iuran yang dibutuhkan relatif kecil, yakni sekitar Rp35 ribu per orang setiap bulan. Karena itu, ia berharap seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pulang Pisau dapat ikut berpartisipasi melalui dana CSR.
Dari data sementara, kontribusi yang sudah masuk masih belum mampu menutupi seluruh kebutuhan. SCP disebut siap membantu sekitar 1.000 peserta, sementara perusahaan CAA menyatakan kesediaan mendukung sekitar 400 peserta.
Ia juga meminta perusahaan-perusahaan besar lainnya meningkatkan kontribusi sesuai kemampuan. Menurutnya, target awal yang telah disepakati adalah minimal 200 peserta untuk setiap perusahaan.
“Kami berharap perusahaan besar yang ada di Pulang Pisau dapat berpartisipasi lebih besar. Ini program untuk masyarakat dan manfaatnya langsung dirasakan warga,” katanya.
Dalam rapat tersebut, sebanyak 28 undangan telah disebarkan kepada perusahaan. Namun setelah dilakukan pendataan, jumlah perusahaan yang hadir dan terdata aktif tercatat sekitar 16 perusahaan karena beberapa perusahaan berada dalam satu grup usaha.
Meski demikian, Jayadikarta optimistis kekurangan kepesertaan JKN dapat ditutupi melalui kolaborasi pemerintah daerah dan dunia usaha. Jika masih terdapat kekurangan, pemerintah daerah akan mengupayakan dukungan melalui APBD.
“Mudah-mudahan semua pihak bisa membantu. Tujuan kita untuk masyarakat Pulang Pisau, sekaligus memastikan target cakupan layanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah pusat dapat tercapai,” pungkasnya. (RETHA/j)
