BORNEONEWS, Nanga Bulik – Pemerintah Kabupaten Lamandau terus mendorong percepatan pemerataan akses listrik bagi desa-desa yang belum terjangkau jaringan PLN. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi bersama PT PLN agar masyarakat di wilayah terpencil dapat menikmati pasokan listrik yang lebih memadai.
Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra mengatakan, akses listrik menjadi salah satu kebutuhan dasar yang berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, listrik tidak hanya dibutuhkan untuk penerangan, tetapi juga menjadi penopang pendidikan, layanan kesehatan, kegiatan ekonomi, hingga pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di desa.
"Kami sangat fokus pada pembangunan infrastruktur dasar ini karena kami yakin, listrik adalah kunci untuk membuka peluang kemajuan bagi masyarakat di daerah terpencil," kata Rizky.
Ia menjelaskan, beberapa desa telah masuk dalam tahapan prioritas pemasangan jaringan listrik. Tiga desa yang menjadi perhatian awal yakni Karang Besi, Karang Mas, dan Mengkalang. Pemerintah daerah bersama PLN menargetkan tahapan pembangunan di desa tersebut dapat segera diselesaikan agar manfaatnya cepat dirasakan warga.
"Untuk ketiga desa tersebut, kami menetapkan deadline akhir bulan Maret. Semua tahapan pembangunan harus selesai sehingga masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya," tegas Rizky.
Pemkab Lamandau juga memastikan desa lain yang belum teraliri listrik tetap masuk dalam rencana penanganan. Sejumlah desa seperti Benuatan, Kahinga, Nangamatu, Bintang Mengalih, dan Petarikan telah memiliki jadwal pelaksanaan pemasangan infrastruktur listrik secara bertahap.
"Lima desa lainnya juga telah memiliki jadwal pelaksanaan yang jelas, yaitu Desa Benuatan, Kahinga, Nangamatu, Bintang Mengalih, dan Petarikan. Desa-desa tersebut akan mulai menjalani proses pemasangan infrastruktur listrik antara bulan Juni hingga Desember 2026," ujarnya.
Selain itu, dua desa lainnya yakni Kina dan Jemuat masih berada dalam tahap persiapan perizinan. Proses ini diperlukan karena pemasangan tiang dan kabel listrik menuju desa tersebut harus melewati kawasan hutan lindung, sehingga membutuhkan izin khusus dari instansi pusat terkait.
Rizky menegaskan, pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan pemasangan jaringan listrik di setiap desa. Koordinasi dengan PLN dan pihak terkait juga terus dilakukan agar kendala teknis maupun perizinan dapat diselesaikan secara bertahap.
Menurutnya, pemerataan listrik menjadi bagian penting dari pembangunan yang berkeadilan. Dengan listrik yang memadai, desa-desa terpencil diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Dengan komitmen ini, kami berharap semua desa di Lamandau dapat menikmati pasokan listrik yang andal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," pungkasnya.
