BORNEONEWS, Nanga Bulik – Pemerintah Kabupaten Lamandau menegaskan bahwa pergantian pejabat tidak boleh membuat program pembangunan terhenti. Setiap kebijakan dan pekerjaan yang sudah berjalan harus tetap dilanjutkan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Abdul Hamid mengatakan, dokumen memori tugas bagi pejabat baru memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan kerja pemerintahan. Dokumen tersebut memuat data, kebijakan, capaian, hingga catatan strategis yang dapat menjadi pegangan bagi pejabat baru dalam melanjutkan tugas.
“Dokumen yang berisi data lengkap, kebijakan, capaian, dan catatan strategis itu wajib dijadikan panduan, agar pelaksanaan pekerjaan berjalan efektif serta tidak terputus atau terhambat akibat perubahan pimpinan,” tegasnya.
Menurutnya, pejabat baru tidak perlu memulai pekerjaan dari nol apabila data dan arah kebijakan sebelumnya dapat dipahami dengan baik. Justru, tugas utama pejabat yang menerima amanah adalah melanjutkan hal baik yang sudah dirintis, sekaligus memperkuat inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Abdul Hamid juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Ia menilai, setiap kontribusi dan kerja nyata yang telah diberikan menjadi bagian penting dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Lamandau.
“Kepada pejabat yang sudah selesai bertugas, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengabdian yang diberikan. Segala program dan kerja nyata yang dibangun menjadi modal berharga bagi daerah ini,” ujarnya.
Ia mengingatkan, jabatan bukan hanya soal kedudukan, tetapi tanggung jawab untuk memastikan program pemerintah berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pejabat baru diminta bekerja cepat, memahami tugas, serta menjaga kesinambungan program.
“Saya berharap seluruh jajaran tetap berpegang pada visi Kabupaten Lamandau 2025–2030, yaitu mewujudkan daerah yang maju, unggul, sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan. Semua langkah kerja harus diarahkan pada tujuan tersebut demi kepentingan masyarakat luas,” harapnya.
Abdul Hamid menegaskan, kebersamaan dan komitmen seluruh jajaran menjadi kunci agar pembangunan daerah tetap berjalan sesuai arah. Pergantian amanah, menurutnya, harus dimaknai sebagai bagian dari penyegaran organisasi, bukan hambatan dalam pelayanan.
“Amanah berganti, namun pengabdian untuk masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
