BORNEONEWS, Palangka Raya - Ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Zoominar Civil Society and Democracy atau CSD yang membahas relasi kebebasan sipil dan investasi berkelanjutan dalam pembangunan Kalimantan Tengah pada Senin, 15 Juni 2026.
Peserta yang berasal dari kalangan mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat umum menunjukkan tingginya perhatian terhadap isu demokrasi, ruang sipil, dan arah pembangunan daerah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari sosialisasi platform CSD E-Learning dalam Program BASIS YAPPIKA dan SEPAHAM Indonesia yang mendapat dukungan Uni Eropa.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Project Manager Program BASIS, Prof. Mirza Satria Buana, Ph.D., Ketua SEPAHAM Indonesia Prof. Dr. Muktiono, S.H., M.Phil., Project Officer Program BASIS Netty Herawaty, Ph.D., serta para kolaborator BASIS dari berbagai wilayah.
Dalam diskusi yang berlangsung selama beberapa jam, peserta aktif menyampaikan pertanyaan dan pandangan mengenai tantangan pembangunan daerah, perlindungan ruang sipil, pengawasan kebijakan publik, hingga investasi yang ramah lingkungan dan berkeadilan sosial.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn., yang hadir sebagai keynote speaker, menyampaikan bahwa isu kebebasan sipil dan investasi berkelanjutan merupakan tema penting yang perlu terus didiskusikan, khususnya dalam konteks pembangunan daerah di Kalimantan Tengah.
“Pembangunan daerah harus berjalan dengan memperhatikan prinsip keadilan, partisipasi masyarakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Investasi tentu penting bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi proses pembangunan juga harus memastikan bahwa ruang sipil tetap terlindungi dan masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara bermakna,” demikian disampaikan Dr. Thea Farina dalam sambutannya seperti rilis yang diterima Borneonews pada Selasa, 16 Juni 2026.
Forum tersebut menjadi ruang refleksi bersama mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan hak masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.
Melalui kegiatan itu, para peserta diajak memahami bahwa investasi yang berkualitas tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga harus menghormati hak-hak warga dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan di Kalimantan Tengah diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. (TESTI PRISCILLA/j)
