BORNEONEWS, Pulang Pisau - Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menggandeng perusahaan yang beroperasi di daerah setempat untuk membantu pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bagi masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan karena kebutuhan pembiayaan BPJS Kesehatan untuk 4.480 peserta belum sepenuhnya terpenuhi. Sementara dukungan yang sudah terdata dari perusahaan baru mencakup sekitar seribu peserta.
Wakil Bupati Pulang Pisau, Ahmad Jayadikarta mengatakan, pemerintah daerah berharap perusahaan dapat ikut membantu melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR.
“Kami berharap perusahaan dapat membantu melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR agar kebutuhan pembiayaan BPJS masyarakat dapat terpenuhi,” kata Ahmad Jayadikarta di Pulang Pisau, Rabu, 17 Juni 2026.
Menurutnya, dukungan dunia usaha menjadi penting untuk memperluas perlindungan kesehatan masyarakat, terutama bagi warga yang membutuhkan bantuan pembiayaan kepesertaan JKN.
Ahmad menjelaskan, pemerintah daerah sebelumnya telah menyepakati target kontribusi minimal 200 peserta BPJS dari setiap perusahaan. Kesepakatan itu diharapkan menjadi komitmen bersama antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung layanan kesehatan masyarakat.
Sejumlah perusahaan disebut telah menunjukkan komitmen dengan berpartisipasi membantu pembiayaan BPJS melalui program CSR. Namun, jumlah bantuan yang masuk masih belum mencukupi kebutuhan yang harus dipenuhi.
“Jumlah tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan yang harus dipenuhi pemerintah daerah,” katanya.
Ahmad mencontohkan, ada perusahaan yang memiliki dua unit usaha dan bersedia menanggung pembiayaan untuk total 400 peserta. Ia berharap perusahaan besar lainnya juga dapat meningkatkan partisipasi sesuai kesepakatan yang telah dibangun bersama.
Dari 16 perusahaan yang terlibat dalam pembahasan program tersebut, sebagian besar belum menyampaikan kontribusi secara maksimal. Kondisi itu membuat target pembiayaan BPJS bagi 4.480 peserta belum tercapai.
“Baru beberapa perusahaan yang telah menyatakan komitmennya, sehingga dukungan tambahan masih sangat diperlukan,” ujarnya.
Pemerintah daerah berharap seluruh pihak dapat bergotong royong membantu memperluas akses jaminan kesehatan masyarakat melalui pembiayaan yang berkelanjutan.
Selain dukungan CSR dari perusahaan, Pemkab Pulang Pisau juga mempertimbangkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD untuk menutup kekurangan pembiayaan yang masih ada.
“Melalui kerja sama semua pihak, kebutuhan pembayaran BPJS masyarakat dapat terpenuhi secara menyeluruh,” kata Ahmad Jayadikarta.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dapat terus diperkuat. Dengan begitu, masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh perlindungan kesehatan melalui Program JKN.
Program donasi JKN ini juga diharapkan menjadi wujud kepedulian bersama dalam memastikan layanan kesehatan dapat diakses lebih luas oleh masyarakat Pulang Pisau.
