BORNEONEWS, Palangka Raya - Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Kalimantan Tengah menyampaikan pandangan dan sikap organisasi terhadap berbagai perkembangan situasi nasional yang saat ini menjadi perhatian publik.
Ketua DPD GMNI Kalimantan Tengah, Maulana Uger, menyampaikan bahwa sejumlah isu strategis seperti kondisi ekonomi nasional, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, program cetak sawah rakyat, kenaikan harga BBM nonsubsidi, penindakan mafia perkebunan dan pertambangan, pemberantasan korupsi, hingga kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN Daya Surya Indonesia (DSI), merupakan bagian dari dinamika pembangunan yang perlu dicermati secara objektif.
Menurut GMNI, berbagai kebijakan yang diambil pemerintah pusat diyakini telah melalui proses pertimbangan dan perencanaan yang matang. Namun demikian, organisasi kemahasiswaan tersebut menilai pemerintah perlu terus memastikan setiap kebijakan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Sebagai organisasi kader yang berlandaskan Marhaenisme dan berkomitmen terhadap cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, kami memandang negara harus hadir secara nyata dalam menjamin kesejahteraan rakyat, menjaga kedaulatan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” demikian pernyataan DPD GMNI Kalteng pada Rabu, 17 Juni 2026.
Pernyataan sikap tersebut merupakan tindak lanjut dari konferensi pers yang sebelumnya disampaikan DPP GMNI di Jakarta pada 15 Juni 2026.
Dalam seruannya, DPD GMNI Kalimantan Tengah mendorong pemerintah pusat untuk terus mengutamakan kepentingan dan keamanan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil. Selain itu, pemerintah juga diharapkan memperkuat praktik demokrasi sesuai nilai-nilai Pancasila, menegakkan supremasi hukum secara adil, serta memastikan pengelolaan kekayaan negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
GMNI juga menilai diperlukan langkah-langkah strategis guna menjaga stabilitas nasional di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini.
Kepada masyarakat, GMNI mengajak agar menyikapi berbagai isu nasional secara cermat, objektif, dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Organisasi tersebut juga mengingatkan pentingnya kemampuan memilah informasi di media sosial guna mencegah terjadinya disinformasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa.
Selain itu, masyarakat didorong untuk mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan serta menjaga keamanan dan ketertiban bersama.
Di internal organisasi, DPD GMNI Kalimantan Tengah mengimbau seluruh DPC GMNI se-Kalimantan Tengah untuk memperkuat tradisi diskusi dan kajian ilmiah dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan objektif dalam membahas berbagai isu kebangsaan.
DPC GMNI juga diminta mengedepankan kajian yang mendalam sebelum mengambil langkah organisasi, memperkuat konsolidasi kader, serta memastikan setiap gerakan dan sikap yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.
DPD GMNI Kalimantan Tengah menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tetap sejalan dengan kepentingan rakyat dan cita-cita bangsa. Karena itu, seluruh elemen masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, dan berbagai komponen bangsa diajak bersama-sama mengawal pembangunan nasional yang demokratis dan berkeadilan.
GMNI juga menyatakan akan terus menempuh jalur konstitusional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menyampaikan aspirasi apabila berbagai masukan yang disampaikan belum memperoleh perhatian yang memadai dari pemerintah. (TESTI PRISCILLA/j)
