BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Hap Baperdu, meminta pemerintah daerah lebih proaktif dalam menangani kerusakan jalan dan infrastruktur publik.
Ia menegaskan, perbaikan fasilitas umum seharusnya dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan hasil pemantauan rutin di lapangan, bukan baru mendapat perhatian setelah ramai atau viral di media sosial.
“Jangan sampai suatu jalan atau infrastruktur yang rusak baru mendapat perhatian setelah viral di media sosial. Pemerintah harus proaktif melakukan pemantauan dan segera mengambil langkah perbaikan ketika ditemukan kerusakan,” ujar Hap Baperdu, Kamis, 18 Juni 2026.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap kondisi infrastruktur publik. Dengan begitu, setiap kerusakan dapat terdeteksi lebih cepat dan segera ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait.
Hap mengatakan, jalan rusak, drainase tidak berfungsi, lampu penerangan yang padam, maupun fasilitas umum yang terbengkalai dapat mengganggu aktivitas warga. Bahkan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan apabila tidak segera ditangani.
Karena itu, ia mendorong OPD teknis lebih aktif turun ke lapangan untuk memetakan titik-titik yang membutuhkan perbaikan. Pemerintah juga diminta memiliki data berkala mengenai kondisi jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan umum, dan sarana publik lainnya.
“Keluhan warga tentu harus ditindaklanjuti, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah memiliki data dan pemetaan kondisi infrastruktur secara berkala sehingga kerusakan bisa diketahui lebih awal,” katanya.
Politisi PSI tersebut menilai laporan masyarakat tetap penting sebagai bagian dari kontrol publik. Namun, pemerintah tidak boleh hanya bergantung pada laporan warga atau sorotan media sosial dalam menentukan prioritas perbaikan.
Menurut Hap, respons cepat terhadap persoalan infrastruktur merupakan bagian dari pelayanan publik. Semakin cepat pemerintah menangani kerusakan, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Ia berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat terus diperkuat. Warga dapat menyampaikan laporan, sementara pemerintah harus memiliki mekanisme penanganan yang cepat, terukur, dan berkelanjutan.
“Tujuan kita adalah memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Karena itu, perbaikan jalan maupun infrastruktur harus dilakukan secara cepat, terencana, dan tidak menunggu menjadi viral terlebih dahulu,” pungkasnya. (MARINI/j)
