BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Kajian ilmiah yang dipaparkan dalam Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Bupati Kapuas, Jumat, 19 Juni 2026 memproyeksikan lahan sawah di Kabupaten Kapuas dapat menyusut hingga 18.423 hektare pada 2040 akibat tekanan alih fungsi lahan.
Jika kondisi ini tidak diantisipasi melalui intervensi tata ruang, Kapuas diperkirakan berpotensi mengalami defisit sekitar 54 ribu ton beras per tahun.
Temuan ini disampaikan dalam penelitian bertajuk Model Perencanaan Penggunaan Lahan untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang dibahas bersama Pemerintah Kabupaten Kapuas dan tim peneliti Fakultas Pertanian Universitas PGRI Palangka Raya.
Materi riset juga menyoroti posisi strategis Kabupaten Kapuas sebagai daerah penghasil pangan di Kalimantan Tengah.
Berdasarkan paparan penelitian, Kapuas menyumbang sekitar 43 persen dari total produksi padi Kalimantan Tengah pada 2024, sehingga perubahan penggunaan lahan dinilai berpotensi memengaruhi ketahanan pangan daerah.
Meski demikian, penelitian memperingatkan adanya ancaman penyusutan lahan sawah akibat desakan alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit dan pertanian campuran.
Apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan yang tepat, kondisi ini diproyeksikan dapat menurunkan kemampuan produksi pangan di masa mendatang.
Kepala Bapperida Kabupaten Kapuas Ahmad M. Saribi mengatakan forum tersebut merupakan tindak lanjut dari koordinasi dan FGD yang sebelumnya telah dilaksanakan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
Kajian tersebut dikerjakan secara khusus bekerja sama dengan Bidang Litbang dan Inovasi Daerah Bapperida.
“Kajian model perencanaan dan penggunaan lahan untuk pertanian tanaman pangan di Kabupaten Kapuas ini merupakan masukan yang sangat berharga bagi kita. Alhamdulillah, kemarin kami juga baru saja mengikuti rapat koordinasi di Jakarta bersama kementerian koordinator untuk menyusun Area of Interest (AoI). Sehingga, substansi hasil FGD hari ini sangat sinkron dan relevan,” ujar Saribi.
Ia menambahkan, potret kondisi eksisting serta proyeksi spasial yang dihasilkan tim peneliti akan dijadikan bahan pertimbangan penting bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mengawal kebijakan ketahanan pangan di tingkat pusat.
Menurutnya, data ilmiah tersebut juga akan menjadi bagian terintegrasi dari sistem perencanaan jangka panjang pemerintah daerah, khususnya untuk mempertahankan luas lahan pertanian tanaman pangan dan komoditas padi.
Melalui FGD tersebut, turut dirumuskan rekomendasi kebijakan berupa perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), pengendalian alih fungsi lahan, serta optimalisasi tata air mikro sistem surjan.
Rekomendasi itu diharapkan dapat disinkronkan ke dalam dokumen perencanaan daerah guna menjaga peran Kabupaten Kapuas sebagai salah satu lumbung pangan nasional. (SABRIANOOR/H)
