BORNEONEWS, Jakarta - Penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai mencerminkan komitmen pemerintah dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengedepankan kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan sektor strategis nasional.
Pakar manajemen sumber daya manusia (SDM) Yodhia Antariksa menilai fokus dalam pengisian posisi strategis seharusnya bukanlah pada kewarganegaraan seseorang, melainkan pada integritas, rekam jejak, kompetensi dan kemampuannya mencapai tujuan organisasi.
"Dalam praktik manajemen SDM modern pengisian posisi strategis harus didasarkan pada prinsip meritokrasi. Kompetensi, integritas, pengalaman dan kapasitas kepemimpinan menjadi faktor yang jauh lebih relevan dibanding status kewarganegaraan," ujar dia dalam keterangannya, Jumat 19 Juni 2026.
Penunjukan Luke Thomas yang merupakan warga negara asing (WNA) untuk memimpin DSI sebelumnya telah memunculkan perdebatan hangat, namun terkait hal itu Yodhia menyatakan jika memang memiliki pengalaman panjang di sektor sumber daya alam dan memahami rantai pasok ekspor komoditas, maka penunjukan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan kepemimpinan yang profesional.
DSI akan mengelola aktivitas ekonomi bernilai sangat besar yang berkaitan langsung dengan penerimaan negara, oleh karena itu, pengelolaannya harus berbasis sistem, data, tata kelola yang baik dan akuntabilitas yang tinggi.
"Profesionalisme menjadi fondasi agar keputusan bisnis tidak dipengaruhi kepentingan jangka pendek maupun kepentingan kelompok tertentu,” katanya.
Ia menambahkan bahwa penggunaan talenta global merupakan praktik yang lazim diterapkan di berbagai negara. Banyak perusahaan milik negara maupun sovereign wealth fund di dunia yang memanfaatkan profesional terbaik tanpa membatasi diri pada faktor kewarganegaraan semata.
Namun Yodhia mengingatkan kualitas individu hanya merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan DSI dalam memperkuat tata kelola ekspor.
Jika tujuan pembentukan DSI adalah memperkuat pengawasan dan menutup celah kebocoran penerimaan negara, tambahnya, maka tata kelola dan sistem yang dibangun tetap menjadi faktor penentu utama.
Karena itu, ia menilai desain SDM DSI harus dibangun berdasarkan prinsip meritokrasi yang kuat, rekrutmen harus mengutamakan kompetensi dan integritas, target kinerja harus jelas dan terukur, remunerasi perlu kompetitif untuk menarik talenta terbaik, serta budaya organisasi harus menjunjung tinggi transparansi dan profesionalisme.
"Keberhasilan DSI nantinya tidak akan ditentukan oleh satu orang pemimpin, tetapi oleh kualitas tim, tata kelola, dan sistem yang dibangun sejak awal," katanya.
Sebelumnya, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan pemilihan Luke Thomas sebagai pimpinan DSI dilakukan setelah mempertimbangkan rekam jejak dan pengalamannya di industri pertambangan dan perdagangan komoditas global.
Selain pengalaman profesional, Luke juga dinilai memiliki rekam jejak dan kinerja yang baik selama bergabung di Danantara.
Sebelum ditunjuk memimpin PT DSI, Luke menjabat sebagai SEVP Business Performance & Optimization Danantara Indonesia sejak September 2025. Sebelumnya, Luke pernah menjabat sebagai Direktur sekaligus Chief Strategy and Technical Officer PT Vale Indonesia Tbk pada 2024-2025.
Yodhia menegaskan bahwa perdebatan mengenai warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA) seharusnya tidak menjadi isu utama, yang lebih penting adalah memastikan DSI mampu menghadirkan tata kelola yang profesional, transparan, dan bebas konflik kepentingan.
"Sehingga tujuan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi kebocoran ekspor benar-benar tercapai," ujarnya.
ANTARA
