BORNEONEWS, Nanga Bulik – Tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Komitmen tersebut kembali ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Lamandau setelah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Tahun Anggaran 2025.
Opini WTP tersebut diserahkan dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP LKPD yang digelar di Aula BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Palangka Raya, beberapa waktu lalu.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus mampu menyajikan informasi secara wajar. Informasi tersebut meliputi posisi keuangan, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, hingga perubahan ekuitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
Ia juga mengingatkan pentingnya penguatan sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal itu menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lamandau dan DPRD Lamandau yang telah mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, opini WTP bukan hanya capaian administratif. Lebih dari itu, penghargaan tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan berdampak pada pelayanan publik.
“Capaian ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus memperkuat sinergi dan menghadirkan pemerintahan yang transparan, profesional, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Rizky.
Pemkab Lamandau menilai pengelolaan keuangan daerah yang baik harus terus dijaga secara berkelanjutan. Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pengawasan internal, dan kepatuhan dalam pelaksanaan program pembangunan menjadi perhatian penting ke depan.
Melalui capaian WTP tersebut, Pemkab Lamandau berharap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin kuat. Dengan begitu, setiap program pembangunan dapat berjalan lebih tertib, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*/j)
