BORNEONEWS, Jakarta – Badan Pangan Nasional atau Bapanas memperkuat Gerakan Selamatkan Pangan melalui sinergi multipihak untuk menekan pemborosan pangan nasional.
Gerakan ini diarahkan untuk memanfaatkan pangan berlebih yang masih layak konsumsi dan memperluas akses masyarakat terhadap pangan yang aman, cukup, dan bergizi.
Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis, mengatakan masih banyak makanan layak konsumsi yang berakhir menjadi sampah setiap hari. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang membutuhkan akses pangan bergizi.
“Setiap hari, tidak sedikit makanan yang masih layak konsumsi berakhir menjadi sampah. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang membutuhkan akses pangan yang cukup dan bergizi,” kata Nita dalam keterangan di Jakarta, Minggu, 21 Juni 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan pentingnya penguatan Gerakan Selamatkan Pangan atau GSP di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Selatan.
Gerakan ini dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat agar pangan berlebih dapat dimanfaatkan sebelum terbuang.
“Semangat ini yang kami bawa dalam pertemuan koordinasi bertema Penguatan Kolaborasi Multipihak dalam Pencegahan dan Pengurangan Sisa Pangan melalui Implementasi Stop Boros Pangan di Sulawesi Selatan yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Nita mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pelaksanaan GSP. Menurutnya, keberhasilan penyelamatan pangan sangat ditentukan oleh sinergi berbagai pihak dalam sistem pangan.
“Penanganan sisa pangan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat agar pangan berlebih yang masih layak konsumsi dapat dimanfaatkan secara optimal,” katanya.
Nita menjelaskan, ada lima strategi utama yang terus didorong Bapanas. Strategi itu meliputi penguatan konsepsi dan kerangka kerja penyelamatan pangan, penguatan kebijakan, implementasi aksi penyelamatan pangan, pengembangan kolaborasi multipihak, serta sinkronisasi program pusat dan daerah.
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap penyelamatan pangan terus menguat.
Hingga kini, sebanyak 17 provinsi dan 54 kabupaten/kota telah memiliki instruksi maupun surat edaran kepala daerah sebagai bentuk dukungan terhadap Gerakan Selamatkan Pangan, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan.
Nita juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang aktif melaporkan kegiatan penyelamatan pangan melalui platform Stop Boros Pangan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat data sekaligus mengukur dampak program penyelamatan pangan yang dilakukan di daerah.
Sebagai bentuk dukungan, Sulawesi Selatan pada 2026 menjadi salah satu daerah penerima manfaat mobil penyelamatan pangan.
“Kami harap fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk memperluas jejaring kerja sama dengan sektor swasta maupun komunitas sehingga semakin banyak pangan berlebih yang dapat diselamatkan dan disalurkan kepada masyarakat,” kata Nita.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan, Kemal Redindo Syahrul Putra, mengatakan keberhasilan penyelamatan pangan memerlukan sinergi pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media.
Karena itu, pihaknya menggandeng berbagai mitra seperti Baznas, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, serta Indonesian Hotel General Manager Association atau IHGMA dalam menjalankan program penyelamatan pangan di Sulawesi Selatan.
“Kolaborasi menjadi kunci dalam penyelamatan pangan. Tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pangan surplus yang masih aman dan layak konsumsi dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sekaligus mengurangi potensi pemborosan pangan,” ujar Kemal.
Ia menambahkan, keamanan pangan menjadi perhatian utama dalam setiap proses penyelamatan pangan.
Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan memiliki fasilitas mobil, laboratorium keamanan pangan, serta cold storage yang dapat dimanfaatkan bersama mitra perhotelan dan restoran.
Fasilitas tersebut digunakan untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan sebelum didistribusikan kepada masyarakat.
“Kami juga membuka ruang kerja sama dengan mitra hotel, restoran, maupun komunitas untuk memanfaatkan fasilitas yang kami miliki. Keamanan pangan harus menjadi prioritas agar proses penyelamatan pangan dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Wakil Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Permabudhi Sulawesi Selatan, Suzana, mengatakan pihaknya telah menjalankan kampanye penyelamatan pangan selama lima tahun terakhir.
Kampanye tersebut dilakukan melalui program Ego to Eco dengan tagline “Makan Habis Tanpa Sisa” dan “Cegah Sebelum Menjadi Sampah”.
“Melalui pemasangan poster di hotel, restoran, kafe, dan kini juga di wihara-wihara, kami terus mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengonsumsi pangan. Pencegahan harus dilakukan sebelum pangan berakhir menjadi sampah,” ujar Suzana.
Menurutnya, keterlibatan komunitas keagamaan menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran bersama bahwa penyelamatan pangan merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
ANTARA
