BORNEONEWS, Jakarta – Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana atau LLHPB Pimpinan Pusat Aisyiyah mengusulkan pembaruan panduan penanganan darurat bencana.
Usulan tersebut disampaikan agar pemenuhan gizi ibu dan anak di wilayah terdampak bencana dapat dilakukan lebih optimal sejak masa tanggap darurat hingga pemulihan.
Ketua LLHPB PP Aisyiyah, Rahmawati Husein, mengatakan kebutuhan gizi balita harus menjadi perhatian sejak awal penanganan bencana.
“Jadi memang penting itu memastikan kebutuhan balita saat darurat dan pemulihan. Karena darurat itu penting, apalagi transisi daruratnya saja masih berjalan sampai sekarang di Tamiang. Sudah enam bulan masih transisi darurat,” kata Rahmawati dalam forum laporan publik kegiatan edukasi gizi di daerah bencana, dikutip di Jakarta, Minggu, 21 Juni 2026.
Rahmawati yang juga merupakan Anggota Unsur Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menjelaskan, kondisi gizi anak pada masa pemulihan sangat dipengaruhi penanganan sejak fase darurat.
Karena itu, pemenuhan kebutuhan gizi tidak boleh hanya dibahas setelah bencana mereda, tetapi perlu menjadi perhatian sejak awal respons kemanusiaan dilakukan.
Menurutnya, Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis sebenarnya telah memiliki Panduan Operasional Pemberian Makanan bagi Bayi dan Anak dalam Situasi Darurat.
Panduan tersebut disusun pada 2014 dan 2019. Namun, berdasarkan berbagai pengalaman di lapangan, panduan itu dinilai perlu disempurnakan agar lebih mampu menjawab tantangan pemulihan masyarakat pascabencana.
“Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis sudah punya panduan operasional pemberian makanan bagi bayi dan balita. Itu tahun 2019 dan ada sebelumnya tahun 2014. Mungkin usulan kita dari acara hari ini bisa untuk penyempurnaan itu,” ujarnya.
Rahmawati menilai salah satu poin yang perlu diperkuat dalam standar operasional prosedur tersebut adalah kualitas bantuan pangan yang didistribusikan kepada masyarakat terdampak.
Menurutnya, distribusi bantuan pada masa darurat tidak cukup hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan kalori. Bantuan pangan juga harus memperhatikan kandungan gizi yang dibutuhkan anak-anak.
Ia mencontohkan, di lapangan masih sering ditemukan bantuan pangan berupa makanan instan dan produk yang kurang mendukung kebutuhan gizi jangka panjang anak, seperti mi instan, biskuit, dan kental manis.
“Bagaimana membangun kesadaran itu penting. Jadi kegiatan-kegiatan pada saat tanggap darurat itu tidak hanya kegiatan pemberian makanan yang tadi juga tidak tepat, ada makanan instan kemudian kental manis, tetapi membangun kesadaran gizi dari kandungan itu menjadi penting,” kata Rahmawati.
Selain aspek pangan, Rahmawati juga menekankan pentingnya melibatkan perempuan dan komunitas lokal dalam proses pemulihan.
Ia menilai masyarakat setempat lebih memahami sumber pangan lokal yang tersedia di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC, Budi Setiawan, menilai aspek gizi kelompok rentan perlu diintegrasikan ke dalam pengelolaan dapur umum sejak masa darurat hingga pemulihan.
Menurutnya, dapur umum tidak hanya berfungsi menyediakan makanan, tetapi juga memastikan kebutuhan gizi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui terpenuhi.
“Di masa pemulihan ini makanan instan perlu dihentikan. Setiap dapur umum hendaknya memiliki panduan yang jelas mengenai kebutuhan gizi kelompok rentan, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui,” ujar Budi.
ANTARA
