BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan pagu anggaran Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2027 akan menjadi instrumen penting untuk memperkuat peran koordinasi dalam mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat lintas kementerian/lembaga.
"Sehubungan dengan rencana anggaran yang sudah kami ajukan, dengan persetujuan usulan ini, kami ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih," ujar Menko Muhaimin Iskandar dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama para Menteri Koordinator membahas pagu APBN tahun anggaran 2027 di Kantor DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Banggar Said Abdullah tersebut, Banggar DPR menyetujui pagu anggaran Kemenko PM tahun 2027 senilai Rp620,9 miliar.
Kemenko PM saat ini mengemban mandat untuk memastikan seluruh kebijakan pembangunan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin, miskin ekstrem, rentan, serta menyediakan dan memperkuat dukungan bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi.
Melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, Kemenko PM terus mendorong agar berbagai program pemberdayaan berjalan lebih terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Pendekatan itu sejalan dengan arah pembangunan pemerintah yang menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi utama dalam menurunkan kemiskinan dan memperluas kesempatan ekonomi bagi rakyat.
Menko Muhaimin Iskandar menambahkan pengelolaan anggaran tahun 2027 ke depannya diarahkan untuk memperkuat kapasitas Kemenko PM dalam mengawal pelaksanaan agenda pemberdayaan masyarakat serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
ANTARA
