BORNEONEWS, Sampit – Fraksi PKS-NasDem DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mencapai 232,55 persen dari target yang direncanakan.
"Kami memandang tingginya SiLPA ini bukanlah sebuah prestasi efisiensi, melainkan indikasi lemahnya perencanaan dan lambatnya eksekusi program di berbagai SKPD," kata Anggota Fraksi PKS-NasDem DPRD Kotim Noor Aprilly, Senin, 22 Juni 2026.
Noor Aprilly menyampaikan sejumlah catatan terkait kinerja pendapatan dan belanja daerah sepanjang tahun anggaran 2025.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 77,28 persen atau sebesar Rp377,7 miliar dari target Rp488,8 miliar.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah masih perlu ditingkatkan. Fraksi PKS-NasDem juga menyoroti realisasi pajak daerah yang hanya mencapai 59,33 persen dari target yang telah ditetapkan.
Selain itu, realisasi lain-lain PAD yang sah tercatat hanya sebesar 22,49 persen. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih adanya kelemahan dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah.
"Kami mempertanyakan kendala utama yang menyebabkan target pajak daerah dan sumber PAD lainnya tidak tercapai secara maksimal. Ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah," ujarnya.
Di sisi lain, fraksi tersebut menyoroti tingginya realisasi retribusi daerah yang mencapai 895,66 persen atau sebesar Rp154,1 miliar dari target awal Rp17,2 miliar. Lonjakan tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan lebih rinci dari pemerintah daerah.
Fraksi PKS-NasDem mempertanyakan apakah tingginya realisasi retribusi terjadi karena adanya sumber pendapatan yang tidak diprediksi sebelumnya atau justru karena target yang ditetapkan sejak awal terlalu rendah.
Selain pendapatan, fraksi tersebut juga menilai serapan anggaran belanja daerah belum optimal. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBD 2025, realisasi belanja daerah tercatat sebesar 89,16 persen dari total anggaran yang tersedia.
Menurut Noor Aprilly, kondisi tersebut berpotensi berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk program pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.
"Serapan anggaran yang belum maksimal perlu dievaluasi karena masyarakat berharap program-program yang telah direncanakan dapat segera dirasakan manfaatnya," katanya.
Fraksi PKS-NasDem juga menilai membengkaknya SiLPA hingga mencapai Rp171,39 miliar atau 232,55 persen dari target menunjukkan masih adanya kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
Sebagai bahan evaluasi, fraksi tersebut menyampaikan tiga rekomendasi kepada pemerintah daerah. Pertama, meningkatkan akurasi dalam penyusunan target pendapatan maupun perencanaan belanja agar lebih realistis, terukur, dan sesuai kondisi lapangan.
Kedua, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah guna meningkatkan kontribusi PAD terhadap APBD.
Ketiga, mempercepat pelaksanaan belanja operasional maupun belanja modal sejak awal tahun anggaran, terutama pada sektor pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan agar manfaat pembangunan dapat lebih cepat dirasakan masyarakat.
Fraksi PKS-NasDem berharap berbagai catatan dan rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan perbaikan bagi Pemkab Kotim dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang. (DEWI PATMALASARI/R)
