BORNEONEWS, Nanga Bulik - Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, mengajak masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 atau SE2026 yang digelar Badan Pusat Statistik.
Ia menilai dukungan masyarakat sangat penting agar data yang dihimpun dalam sensus tersebut benar-benar akurat dan sesuai kondisi di lapangan. Data itu nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan dan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
"Saya mengajak seluruh masyarakat, terutama para pelaku usaha, untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang sesuai kondisi sebenarnya," kata Rizky.
Menurut Rizky, keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas pendataan, tetapi juga pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi. Terutama bagi pelaku usaha yang menjadi sasaran utama dalam pendataan ekonomi.
Ia menjelaskan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan dunia usaha, baik di Kabupaten Lamandau maupun secara nasional.
Data tersebut dapat menjadi bahan penting bagi pemerintah untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat, perkembangan sektor usaha, hingga potensi yang perlu diperkuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Rizky juga meminta jajaran pemerintah daerah, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa, ikut membantu menyosialisasikan pentingnya sensus ekonomi kepada masyarakat.
Ia berharap aparatur pemerintah dapat berperan aktif mendukung kelancaran pendataan, sehingga seluruh pelaku usaha di wilayah Lamandau dapat terdata dengan baik.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Lamandau, Iskandar, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memperoleh data lengkap mengenai kondisi dan struktur ekonomi masyarakat.
Pendataan tersebut mencakup perkembangan berbagai sektor usaha, termasuk usaha mikro, kecil, menengah, perusahaan besar, ekonomi kreatif, hingga aktivitas usaha yang berkaitan dengan transformasi digital.
"Sensus ini menjadi momentum untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai aktivitas usaha yang ada di masyarakat," ujarnya.
Iskandar menjelaskan, SE2026 dijadwalkan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Pendataan akan menyasar seluruh pelaku usaha di berbagai sektor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, BPS menggunakan dua metode pendataan, yakni pengisian kuesioner secara daring dan kunjungan langsung petugas ke lokasi usaha.
Melalui metode tersebut, BPS berharap seluruh data pelaku usaha dapat terhimpun secara lengkap, valid, dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan ekonomi ke depan. (NATALIA KRISTIN/j)
