BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Rudi Imam Gunawan menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan perlu terus dilanjutkan. Namun, pelaksanaannya dinilai masih perlu evaluasi agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurut Rudi Imam Gunawan, program MBG yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil tersebut harus dibarengi dengan sistem distribusi yang baik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
“Program ini sangat baik karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Tapi tentu perlu evaluasi supaya pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran,” jelas Rudi Imam Gunawan.
Rudi Imam Gunawan menjelaskan, evaluasi tidak hanya berkaitan dengan penerima manfaat, tetapi juga mencakup sistem pendistribusian makanan di lapangan. Menurutnya, distribusi yang kurang optimal berpotensi menghambat keberhasilan program tersebut.
“Distribusi harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai ada keterlambatan atau penerima yang seharusnya mendapat manfaat justru terlewat,” jelas Rudi Imam Gunawan.
Rudi Imam Gunawan menyebut Badan Gizi Nasional juga telah melakukan evaluasi terhadap penerima manfaat MBG sebagai bagian dari upaya penyempurnaan program di berbagai daerah.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya peningkatan mutu makanan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Menurutnya, standar menu dan pengelolaan makanan harus dijaga agar tujuan peningkatan gizi dapat tercapai maksimal.
“Kualitas makanan harus diperhatikan, baik dari sisi kebersihan, kandungan gizi, maupun penyajiannya. Pemerintah juga bisa belajar dari daerah-daerah yang sudah berhasil menerapkan menu sesuai standar,” jelas Rudi Imam Gunawan.
Rudi Imam Gunawan mengatakan pentingnya pemerataan distribusi hingga ke desa-desa terpencil di Kabupaten Kobar.
“Jangan sampai program ini hanya optimal di wilayah perkotaan. Desa terpencil juga harus mendapat perhatian yang sama,” jelas Rudi Imam Gunawan.
Rudi Imam Gunawan mengatakan, pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus bekerja secara profesional dan memastikan distribusi makanan berjalan tepat waktu.
“Pengelola dapur harus profesional agar kualitas makanan tetap terjaga dan distribusi tidak terlambat,” jelas Rudi Imam Gunawan.
Rudi Imam Gunawan juga mendukung wacana pengelolaan MBG melalui kantin sekolah, khususnya untuk sekolah yang memiliki jumlah siswa di bawah 100 orang. Menurutnya, pola tersebut dapat menjadi solusi agar program berjalan lebih efisien.
“Kalau sekolahnya kecil, pengelolaan melalui kantin sekolah bisa menjadi alternatif yang lebih efektif dan mudah diawasi,” pungkasnya. (WAHYU KRIDA/y)
