BORNEONEWS, Palangka Raya - Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPb Provinsi Sumatera Utara menggelar Sosialisasi Program BPDP di Aula Gedung Keuangan Negara Medan, Sumatera Utara.
Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai berbagai program pengembangan sektor perkebunan yang dikelola BPDP.
Sosialisasi diikuti perwakilan pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, akademisi, hingga pemangku kepentingan sektor perkebunan lainnya.
Para peserta memperoleh pemahaman mengenai berbagai program strategis BPDP yang mendukung pembangunan perkebunan nasional, mulai dari sektor hulu hingga hilir.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Utara, Indra Soeparjanto, dalam keynote speech menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.
Menurutnya, sektor perkebunan memiliki peran strategis bagi perekonomian Sumatera Utara sehingga membutuhkan dukungan dan sinergi yang kuat agar mampu berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Sementara itu, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, memaparkan berbagai program yang telah dijalankan BPDP untuk mendukung pengembangan komoditas perkebunan.
Program tersebut mencakup Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), bantuan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, program beasiswa, pelatihan, penelitian dan pengembangan, hingga promosi komoditas perkebunan.
“BPDP terus berkomitmen mendukung pengembangan sektor perkebunan yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun pemangku kepentingan lainnya,” kata Zaid dalam rilisnya pada Selasa, 23 Juni 2025.
Dalam kegiatan itu, peserta juga mendapatkan paparan mengenai kondisi fiskal daerah dan perkembangan pelaksanaan APBN Tahun 2026 di Provinsi Sumatera Utara yang disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DJPb Sumatera Utara, Edy Purwanto.
Materi tersebut memberikan gambaran mengenai kontribusi APBN dalam mendukung pembangunan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional, termasuk pada sektor perkebunan yang menjadi salah satu sektor unggulan di Sumatera Utara.
Sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung interaktif. Berbagai pertanyaan muncul terkait mekanisme pelaksanaan program BPDP, peluang pemanfaatan program oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha, hingga tantangan pengembangan sektor perkebunan di daerah.
Melalui sosialisasi ini, BPDP berharap pemanfaatan program-program yang tersedia dapat semakin optimal.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan semakin kuat guna mendukung pengembangan komoditas perkebunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kontribusi sektor perkebunan terhadap perekonomian daerah maupun nasional.(TESTI PRISCILLA)
