BORNEONEWS, Palangka Raya - Kebijakan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah menuai sorotan.
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng, Sigit K Yunianto, menilai persoalan utama yang memicu kondisi tersebut berkaitan erat dengan ketersediaan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik.
"Kondisi stok batu bara untuk kebutuhan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) saat ini berada pada level yang mengkhawatirkan, dengan ketahanan pasokan (HOP) hanya sekitar 10 hari," kata Sigit kepada Borneonews pada Rabu, 24 Juni 2026.
Situasi ini, kata dia, berdampak langsung terhadap stabilitas pasokan listrik di daerah.
Ia menegaskan, persoalan kelangkaan pasokan batu bara tidak bisa dilepaskan dari aspek perizinan dan tata kelola sektor pertambangan, khususnya terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Muara persoalannya ada di situ, terkait perizinan dan pengaturan produksi. Ini yang harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Sigit juga mengungkapkan bahwa pihak terkait sebelumnya telah dipanggil untuk membahas persoalan tersebut, sebagai upaya mencari solusi agar pemadaman listrik bergilir tidak terus berlanjut dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun ekonomi daerah. (TESTI PRISCILLA/y)
