BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah, Muhajirin, mendorong Pemerintah Provinsi untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan serta memperluas jangkauan layanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat.
Langkah ini dinilai penting agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah.
Menurutnya, luasnya wilayah Kalimantan Tengah dengan kondisi geografis yang beragam sering kali menjadi tantangan tersendiri dalam mendistribusikan pelayanan secara optimal.
Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat agar tidak hanya warga di pusat kota saja yang mendapatkan kemudahan akses, melainkan juga mereka yang tinggal di daerah pinggiran dan terpencil.
Ia menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik menjadi dasar utama dalam mewujudkan layanan publik yang efektif.
Dengan sistem pengelolaan yang teratur, transparan, dan terkoordinasi, pemerintah dapat lebih mudah menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pelayanan administrasi.
“Kami mendorong agar tata kelola pemerintahan dan layanan publik di lingkungan Pemprov Kalimantan Tengah dapat memiliki jangkauan yang semakin luas. Setiap warga berhak mendapatkan pelayanan yang sama tanpa terhalang jarak dan lokasi tempat tinggal,” tegas Muhajirin.
Lebih lanjut, ia berharap pemerintah dapat memanfaatkan teknologi dan memperkuat kerja sama dengan pemerintah kabupaten serta kecamatan untuk mempermudah akses layanan.
Pendekatan yang adaptif dan dekat dengan masyarakat akan membuat penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
Dengan jangkauan layanan yang semakin meluas, diharapkan tercipta pemerintahan yang inklusif, adil, dan benar-benar hadir untuk melayani.
"Hal ini sekaligus menjadi wujud nyata upaya meningkatkan kesejahteraan serta kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah," pungkasnya. (PATHUR/H)
