BORNEONEWS, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah sedang mencari jalan tengah untuk menyikapi dampak kenaikan harga gas industri.
Langkah tersebut dilakukan bersama para pemangku kepentingan agar kenaikan harga gas tidak membebani industri secara berlebihan.
“Nah itu yang kita lagi mencari jalan untuk menengahi. Agar jangan juga industri diberikan beban harga yang tinggi untuk gas industri,” kata Bahlil saat ditemui di Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026.
Bahlil mengatakan dirinya telah menggelar rapat dengan asosiasi dan perwakilan buruh.
Saat ini, pembahasan teknis juga dilakukan bersama Pertamina untuk mencari besaran harga yang dinilai ideal bagi industri.
“Aku sudah rapat sama mereka. Sama asosiasi, sama buruh juga sudah. Sekarang saya lagi rapat teknis dengan Pertamina untuk mencari angka yang ideal agar industri kita tetap bisa bertahan,” ujarnya.
Menurut Bahlil, kenaikan harga gas industri kemungkinan berdampak pada pengguna gas yang tidak mendapatkan fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu atau HGBT.
Ia menjelaskan terdapat dua skema harga gas, yakni HGBT dan non-HGBT.
“Ada kenaikan harga gas di beberapa industri non-HGBT. Karena ada dua jenis gas, HGBT, yang memang HGBT itu sebenarnya disubsidi oleh negara. Kalau non-HGBT itu yang harga umum,” ujar Bahlil.
Bahlil menyebut sebagian sumur gas di daerah, khususnya di Jawa Barat, sedang mengalami penurunan produksi.
Untuk menutup kekurangan pasokan akibat penurunan produksi tersebut, industri kemudian mencari sumber pasokan baru melalui liquefied natural gas atau LNG dari daerah lain.
Menurutnya, penggunaan LNG dari luar wilayah turut menambah biaya logistik sehingga memengaruhi harga akhir gas industri.
“Maka kemudian untuk menutupi itu pakai LNG. Yang namanya LNG itu kan bawa dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan itu ada penambahan cost,” kata Bahlil.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, pada Selasa, 23 Juni 2026, mengatakan DPR siap melakukan mitigasi terkait laporan potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap lebih dari 50 ribu pekerja di salah satu pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat.
Potensi PHK tersebut disebut berkaitan dengan dampak kenaikan harga gas industri.
Hal itu menyusul laporan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nena Wea, yang menyebut dalam 7 hingga 10 hari ke depan berpotensi terjadi PHK di salah satu pabrik keramik besar di Bekasi.
Dasco menyatakan telah berkomunikasi dengan Direktur Utama PT Pertamina Persero untuk membahas persoalan kenaikan harga gas industri.
“Ya, jadi setelah kontak nanti saya juga sudah janjian dengan perwakilan dari teman-teman serikat pekerja yang terdampak. Kemudian untuk bertemu dengan Dirut Pertamina, mungkin besok, untuk kemudian membicarakan solusi mengenai perusahaan-perusahaan tadi yang mungkin bisa berdampak terhadap 55 ribu karyawan,” ujar Dasco.
ANTARA
