BORNEONEWS, Katingan – Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya, Arif M. Norkim meminta Pemerintah Kota (Pemko) setempat mengadopsi program bantuan persalinan bagi seluruh warga yang melahirkan di fasilitas kesehatan milik pemerintah.
Program tersebut dinilai layak diterapkan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak di daerah.
Dorongan itu disampaikan Arif usai Komisi III DPRD Kota Palangka Raya melakukan studi banding ke Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan mempelajari sejumlah program pelayanan kesehatan yang telah berjalan, termasuk bantuan persalinan bagi masyarakat yang melahirkan di fasilitas kesehatan pemerintah.
Menurut Arif, program seperti itu dapat menjadi solusi untuk meringankan beban masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan akses layanan persalinan yang aman dan terjangkau.
Selain itu, kebijakan tersebut juga dinilai dapat mendorong masyarakat agar lebih memilih melahirkan di fasilitas kesehatan resmi yang memiliki tenaga medis dan sarana memadai.
“Program bantuan persalinan ini sangat baik karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ibu hamil yang akan melahirkan. Ini patut menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Palangka Raya untuk dipelajari dan diadopsi,” kata Arif, saat dikonfirmasi Kamis 25 Juni 2026.
Ia menilai, keberadaan program bantuan persalinan tidak hanya membantu dari sisi pembiayaan, tetapi juga berdampak pada upaya menekan angka risiko persalinan.
Dengan semakin banyak ibu melahirkan di fasilitas kesehatan, maka pengawasan medis dapat dilakukan secara optimal sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin.
Arif berharap Pemko Palangka Raya melalui dinas terkait dapat segera melakukan kajian terhadap skema program tersebut, termasuk melihat kemampuan anggaran dan mekanisme pelaksanaannya.
Menurutnya, apabila dirancang dengan baik, program bantuan persalinan dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Palangka Raya.
Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, lanjut Arif, siap mendukung langkah pemerintah daerah apabila program itu dinilai memungkinkan untuk diterapkan.
Ia menegaskan, kebijakan yang berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang kesehatan ibu dan anak, harus menjadi prioritas pembangunan daerah.
“Program bantuan persalinan ini sangat baik karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Pemko Palangka Raya perlu mempelajari dan mengadopsinya demi meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak.” pungkasnya. (MARINI/Y)
