BORNEONEWS, Kuala Pembuang - Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, dr. Bahrun Abbas, memimpin Focus Group Discussion (FGD) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Seruyan Tahun 2026 yang berlangsung di Kuala Pembuang, Kamis, 25 Juni 2026
Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
FGD yang diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Seruyan tersebut membahas berbagai isu strategis yang berpotensi memengaruhi kondisi sosial masyarakat, mulai dari konflik lahan, dinamika hubungan masyarakat dan perusahaan, hingga persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026.
Dalam arahannya, Bahrun Abbas menegaskan bahwa upaya deteksi dini dan pencegahan harus terus diperkuat untuk mengantisipasi potensi konflik yang dapat mengganggu kondusivitas daerah.
“Masih terdapat beberapa persoalan konflik lahan yang memerlukan perhatian bersama. Selain itu, potensi konflik antara masyarakat dan perusahaan terkait kewajiban fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat juga harus diantisipasi sejak dini,” ujarnya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas sosial di Kabupaten Seruyan.
Karena itu, forum koordinasi seperti FGD dinilai penting untuk memperkuat komunikasi dan menyamakan langkah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2026 yang dinilai memiliki potensi dinamika sosial di tingkat desa. Bahrun Abbas meminta seluruh pihak terkait untuk melakukan pemetaan risiko sejak awal agar setiap tahapan Pilkades dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif.
“Melalui forum ini, kita dapat mengidentifikasi berbagai potensi permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan Pilkades dan menyiapkan langkah antisipasi yang tepat,” katanya.
Hasil pembahasan forum tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan unsur Forkopimda dalam mengambil kebijakan yang tepat. (FAHRUL/Y)
