BORNEONEWS, Kuala Kapuas – Pengarusutamaan Gender (PUG) ditekankan untuk diintegrasikan ke dalam seluruh kebijakan, program, kegiatan, dan layanan publik di Kabupaten Kapuas agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat. Hal itu menjadi pokok pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Tahun 2026.
Kepala DP3APPKB Kabupaten Kapuas, dr. Tri Setyautami, mengatakan PUG bukanlah program tambahan maupun kebijakan yang hanya ditujukan bagi perempuan. Menurutnya, PUG merupakan strategi pembangunan yang memastikan setiap kebijakan, program, kegiatan, dan layanan pemerintah memberikan manfaat secara adil bagi seluruh masyarakat.
Ia menegaskan keberhasilan penerapan PUG tidak bergantung pada DP3APPKB semata, melainkan memerlukan komitmen seluruh perangkat daerah. Karena itu, perspektif gender perlu diintegrasikan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.
"Pengarusutamaan Gender bukan tugas DP3APPKB semata. Keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat agar perspektif gender dapat terintegrasi dalam setiap kebijakan dan program pembangunan daerah," ujar Tri Setyautami.
Selain memberikan pendampingan, DP3APPKB menyatakan siap memfasilitasi dan mengoordinasikan penerapan strategi PUG di seluruh perangkat daerah. Namun, implementasinya dinilai hanya dapat berjalan optimal apabila didukung kolaborasi aktif dari seluruh pihak yang terlibat.
Melalui Rakor Pokja PUG Tahun 2026, pemerintah daerah berharap lahir langkah-langkah konkret untuk memperkuat implementasi pengarusutamaan gender di Kabupaten Kapuas. Penerapan strategi tersebut diharapkan mendukung terwujudnya pembangunan yang lebih inklusif, setara, dan berkeadilan melalui kebijakan maupun layanan publik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (SABRIANOOR/y)
