BORNEONEWS, Katingan – Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Noorkhalis Ridha, mengimbau pemerintah daerah untuk menghitung secara cermat kebutuhan Elpiji subsidi 3 kilogram di masing-masing wilayah.
Langkah tersebut, dinilai penting agar usulan kuota yang diajukan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Menurut Noorkhalis, hasil perhitungan kebutuhan Elpiji subsidi harus disampaikan melalui pemerintah provinsi sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menetapkan alokasi kuota setiap daerah.
"Perencanaan yang berbasis data akan membantu pemerintah mengantisipasi potensi kelangkaan Elpiji subsidi, sekaligus memastikan pasokan yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pelaku usaha mikro," katanya, saat dikonfirmasi Minggu 28 Juni 2026.
Selain itu, Noorkhalis juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap distribusi Elpiji subsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Dengan pengawasan yang baik, diharapkan tidak terjadi penyimpangan yang berdampak pada kelangkaan maupun kenaikan harga di tingkat masyarakat.
Ia berharap sinergi antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, PT Pertamina Patra Niaga, serta pemerintah pusat terus diperkuat dalam menyusun kebutuhan dan distribusi Elpiji subsidi.
"Dengan demikian, alokasi kuota yang ditetapkan dapat lebih proporsional dan sesuai kebutuhan riil di lapangan," jelasnya.
Noorkhalis menegaskan, upaya menghitung kebutuhan secara akurat dan mengusulkan penambahan kuota merupakan langkah strategis untuk menjaga ketersediaan Elpiji subsidi, sehingga masyarakat yang berhak dapat memperoleh pasokan dengan harga sesuai ketentuan. (MARINI/H)
