BORNEONEWS, Sampit – Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Irawati menyebut produksi telur dari peternak lokal masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Peternak lokal belum mampu memenuhi kebutuhan. Untuk seluruh Kalimantan Tengah saja populasi ayam petelur baru sekitar 500 ribu ekor, sedangkan satu distributor (di Kotim) saja bisa memiliki hingga 2 juta ekor ayam petelur," kata Irawati, Senin, 29 Juni 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat Kotim maupun Kalimantan Tengah masih bergantung pada pasokan telur dari luar daerah. Meski demikian, pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga agar tidak memicu inflasi sekaligus tetap dapat dijangkau masyarakat.
"Kalau hanya mengandalkan produksi dari Kalimantan Tengah atau Kotim sendiri tentu belum mampu. Tetapi kita bisa mengimbanginya agar harga tidak melonjak, sehingga tidak menyebabkan inflasi dan masyarakat tetap bisa membeli telur dengan harga yang terjangkau," ujarnya.
Sebelumnya, Irawati memimpin Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kotim melakukan peninjauan ke sejumlah distributor dan agen telur ayam di Sampit. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi Aliansi Peternak Ayam Petelur Lokal Kotim yang mengeluhkan anjloknya harga telur di tingkat peternak.
Ia menjelaskan penurunan harga telur saat ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Meski demikian, pemerintah tetap mengacu pada Harga Acuan Penjualan (HAP) yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Untuk wilayah Pulau Jawa, HAP telur ayam ras ditetapkan sebesar Rp26.500 hingga Rp30.000 per kilogram. Namun, penerapan harga di Kalimantan Tengah akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan TPID mendatangi sejumlah distributor dan agen untuk memberikan masukan agar mengikuti harga acuan yang nantinya ditetapkan pemerintah.
Selain itu, Pemkab Kotim juga akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Kotim dengan mengundang distributor, agen, serta perwakilan Aliansi Peternak Ayam Petelur Lokal guna mencari solusi terbaik bagi seluruh pihak.
Irawati menjelaskan, harga jual distributor yang terlalu rendah akan berdampak langsung terhadap harga di tingkat peternak. Padahal, biaya produksi, khususnya harga pakan ayam petelur, masih cukup tinggi.
"Kalau distributor misalnya menjual ke agen Rp22.000 per kilogram, otomatis peternak harus menjual sekitar Rp24.000 per kilogram. Padahal HAP saja sudah berada di atas angka itu, bahkan HAP di Jawa mencapai Rp26.500," jelasnya.
Ia menegaskan pemerintah daerah tidak bermaksud menyalahkan siapapun. Fokus utama yang ingin dicapai adalah melindungi peternak ayam petelur lokal agar tetap dapat menjalankan usahanya.
Menurutnya, jika banyak peternak lokal berhenti berproduksi akibat harga yang terus menurun, maka pasokan telur akan semakin bergantung dari luar daerah. Kondisi itu berpotensi memicu inflasi karena ketersediaan pasokan menjadi terbatas.
"Yang tidak kita inginkan adalah ketika peternak lokal gulung tikar, otomatis akan berdampak. Berdampak kepada suplai telur kita mengandalkan dari luar, otomatis akan menjadi penyumbang inflasi telur nanti. Jadi itu yang kita tidak inginkan di Kotim. Justru telur bisa menjadi penyumbang deflasi di Kotim karena banyaknya juga peternak-peternak ayam petelur lokal yang ada saat ini," katanya.
Irawati menambahkan, hasil dialog dengan para distributor menunjukkan respons yang positif. Mereka dinilai memahami pentingnya mengikuti ketentuan pemerintah demi menjaga keseimbangan pasar sekaligus melindungi peternak ayam petelur lokal di Kotim. (DEWI PATMALASARI/y)
