BORNEONEWS, Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten Barito Timur mulai memperkuat strategi pengadaan barang dan jasa (PBJ) melalui konsolidasi paket pengadaan sebagai upaya meningkatkan efisiensi anggaran, memperkuat pengawasan, sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Barito Timur, Misnohartaku, saat membuka Rapat Koordinasi dan Penyamaan Persepsi Konsolidasi Pengadaan serta Penetapan Produk Barang/Jasa yang Dikonsolidasikan secara virtual, Senin, 29 Juni 2026.
Kegiatan itu diikuti kepala perangkat daerah, pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan, serta pelaksana pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Barito Timur.
Dalam sambutannya, Misnohartaku menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang dan jasa tahun 2026 dan 2027.
Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memenuhi indikator Monitoring Center for Prevention–Pencegahan Korupsi (MCSP-PK) pada area pengadaan barang dan jasa.
Konsolidasi pengadaan tidak hanya dimaknai sebagai penggabungan sejumlah paket pekerjaan menjadi satu paket yang lebih besar.
Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, memperkuat posisi tawar pemerintah terhadap penyedia, meningkatkan kualitas hasil pekerjaan, sekaligus mempermudah proses pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
"Melalui konsolidasi paket PBJ yang terkelola dengan baik, kita bukan hanya mengoptimalkan penggunaan anggaran, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk pelayanan publik yang lebih berkualitas kepada masyarakat," ujarnya.
Keberhasilan implementasi konsolidasi pengadaan sangat ditentukan oleh perubahan pola pikir, koordinasi yang solid, dan komitmen seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Karena itu rapat koordinasi ini diharapkan mampu menyamakan persepsi mengenai mekanisme dan tata cara konsolidasi, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi muncul dalam pelaksanaannya.
Sekda juga meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan koordinasi internal maupun lintas sektor, mengoptimalkan proses perencanaan anggaran, serta bersikap terbuka dan proaktif dalam mendukung kebijakan konsolidasi pengadaan.
Sementara itu, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) diminta mengambil peran lebih aktif sebagai fasilitator serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan tersebut.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Barito Timur berharap seluruh perangkat daerah semakin memperkuat sinergi dan komitmen dalam mewujudkan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan, efektif, efisien, serta akuntabel demi mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (AGUSTINUS BOLE MALO/R)
