BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Bank Indonesia menilai tantangan utama digitalisasi pembayaran di Kabupaten Kapuas saat ini bukan lagi pada ketersediaan infrastruktur, melainkan mendorong perubahan kebiasaan masyarakat yang masih lebih banyak menggunakan transaksi tunai.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansyah Andrias saat menghadiri kegiatan Perhitungan Potensi dan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peluncuran Hapakat E-Retribusi Kabupaten Kapuas Tahun 2026 di Kuala Kapuas, Selasa, 30 Juni 2026.
Dalam kesempatan itu, Yuliansyah mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Kapuas pada program percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Menurutnya, pada 2025 Kabupaten Kapuas menempati peringkat ke-35 nasional untuk kategori kabupaten.
"Tentunya kami dari Bank Indonesia mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas karena pada tahun 2025 yang lalu capaian dari Kabupaten Kapuas untuk program digitalisasi daerah dalam lingkup tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah ini peringkat 35 dari seluruh nasional untuk level kabupaten," katanya.
Ia menjelaskan berbagai kanal pembayaran digital yang disediakan pemerintah daerah bersama Bank Kalteng dinilai sudah cukup lengkap, mulai dari layanan QRIS hingga transfer perbankan. Namun, pemanfaatannya masih perlu terus ditingkatkan di tengah dominannya transaksi tunai.
Karena itu, Bank Indonesia menyatakan siap memperkuat sinergi melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, para camat juga didorong menjadi penggerak penggunaan transaksi non-tunai di wilayah masing-masing. (SABRIANOOR/j)
