BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi I DPRD Palangka Raya, Bennie Brian Tonni Embang, mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya segera membenahi pengelolaan aset daerah di seluruh organisasi perangkat daerah.
Pembenahan tersebut dinilai penting untuk mencegah potensi hilangnya aset milik pemerintah serta memastikan seluruh barang milik daerah tercatat dengan baik.
Menurut Bennie, pengelolaan aset yang tertib, akurat, dan transparan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Karena itu, setiap organisasi perangkat daerah atau OPD diminta memastikan seluruh aset yang dimiliki telah tercatat, terdokumentasi, dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Ia menilai inventarisasi aset perlu dilakukan secara berkala. Dengan begitu, keberadaan setiap aset daerah dapat diketahui secara jelas dan dapat diawasi dengan lebih baik.
Selain itu, pencatatan aset yang rapi juga akan memudahkan pemerintah dalam menyusun perencanaan kebutuhan aset pada masa mendatang.
"Pembenahan dan pendataan aset daerah harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai aset milik pemerintah hilang atau tidak terdata dengan baik karena lemahnya pengelolaan," ujar Bennie saat dikonfirmasi, Kamis, 2 Juli 2026.
Politisi PDI Perjuangan tersebut juga mendorong Pemko Palangka Raya memperkuat koordinasi antar-OPD dalam pengelolaan barang milik daerah.
Menurutnya, sistem administrasi yang baik dapat meminimalkan potensi kehilangan, penyalahgunaan, maupun pemanfaatan aset yang tidak sesuai ketentuan.
Bennie menegaskan, aset daerah merupakan kekayaan pemerintah yang harus dijaga karena bersumber dari anggaran negara dan digunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Oleh sebab itu, seluruh perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkan aset tersebut secara profesional.
Ia berharap rekomendasi tersebut menjadi perhatian Pemko Palangka Raya agar pengelolaan aset daerah semakin tertib, transparan, dan akuntabel.
"Dengan demikian, kami harap seluruh aset milik pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik," pungkasnya. (MARINI)
