BORNEONEWS, Palangka Raya - Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN terus menunjukkan kinerja positif sepanjang 2025. Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta JKN mencapai 282,7 juta jiwa atau setara 98,62 persen dari total penduduk Indonesia, dengan pemanfaatan layanan kesehatan mencapai 725,3 juta kunjungan atau rata-rata lebih dari 1,99 juta layanan setiap hari.
Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan Tahun 2025 bertema "JKN Kuat, Rakyat Sehat, Ekonomi Melesat" di Jakarta pada Kamis, 2 Juli 2026.
Prihati mengatakan tingginya angka pemanfaatan layanan menunjukkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN.
"Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing," ujarnya.
Sepanjang 2025, pelayanan JKN didominasi kunjungan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), yakni lebih dari 280 juta kunjungan sakit dan hampir 281 juta kunjungan sehat. Selain itu, tercatat 143 juta kunjungan rawat jalan di rumah sakit dan lebih dari 18 juta kasus rawat inap.
BPJS Kesehatan juga terus memperkuat transformasi digital melalui aplikasi Mobile JKN yang menyediakan berbagai layanan, seperti cek status kepesertaan, informasi jadwal praktik dokter, lokasi fasilitas kesehatan, konsultasi dokter secara daring, hingga pengingat minum obat bagi pasien tuberkulosis.
Dari sisi pembiayaan, beban jaminan kesehatan pada 2025 meningkat menjadi Rp191,33 triliun dari Rp176,11 triliun pada 2024 atau naik Rp15,2 triliun. Menurut Prihati, peningkatan tersebut mencerminkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, meski di sisi lain menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan Program JKN.
Penyakit katastropik masih menjadi penyerap biaya terbesar. Pada 2025, penyakit berbiaya tinggi seperti jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hati, dan hemofilia menghabiskan 26,28 persen dari total biaya pelayanan kesehatan. Karena itu, BPJS Kesehatan terus mendorong penguatan upaya promotif dan preventif melalui skrining riwayat kesehatan, Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), serta Program Rujuk Balik.
Selain berdampak pada sektor kesehatan, Program JKN juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan kajian yang dipaparkan dalam Public Expose, JKN berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produk domestik bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta perlindungan sosial dengan menekan angka kemiskinan dan risiko masyarakat jatuh miskin akibat biaya kesehatan. (TESTI PRISCILLA/H)
