BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan tiga langkah besar guna menekan angka anak tidak sekolah (ATS) yang saat ini jumlahnya masih terbilang tinggi.
Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikdasmen Suharti mengatakan pengurangan angka ATS melalui penyelenggaraan progrqm Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) membutuhkan sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga satuan pendidikan.
“Kami mengajak para gubernur, kepala daerah, Bappeda, Dinas Pendidikan provinsi hingga satuan pendidikan terkait untuk menjadikan pengembalian anak tidak sekolah menjadi gerakan bersama,” kata Suharti dalam webinar bertajuk "SPMB PJJ Gerakan Mengembalikan ATS Kembali Bersekolah melalui PJJ" di Jakarta pada Jumat.
Karena itu, ia mengajak pemerintah daerah untuk melakukan tiga langkah besar yang harus menjadi fokus seluruh pihak terkait guna menuntaskan angka ATS menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menjelaskan langkah yang pertama ialah menetapkan target pengurangan ATS di tiap wilayah.
Untuk mencapai hal tersebut, Suharti menilai setiap provinsi sudah seharusnya mengetahui dan memiliki data yang terbarui terkait sebaran jumlah ATS, biografi mereka, hingga faktor yang menghambat peserta didik untuk mengenyam pendidikan formal.
“Tentu tidak mudah, tetapi karena ini sudah menjadi komitmen kita, kita akan bisa lakukan secara bersama-sama. Bukan hanya Indonesia, bapak-ibu sekalian, penanganan anak tidak sekolah ini sudah menjadi komitmen global, baik itu melalui UNESCO, maupun juga untuk negara-negara ASEAN,” kata Suharti.
Hal itu terbukti dengan terbentuknya pokja guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan angka ATS.
Kedua, pihaknya juga mengajak pemerintah daerah untuk membentuk gerakan penjangkauan ATS yang melibatkan satuan pendidikan, pemerintah desa, masyarakat dan keluarga untuk menemukan dan mengejar keberadaan mereka agar kembali ke layanan pendidikan formal.
Adapun langkah yang ketiga, Suharti mengajak pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan memastikan ATS yang kembali mengenyam layanan pendidikan formal tidak kembali mengalami putus sekolah di tengah jalan.
“Karena keberhasilan kita sekali lagi bukan hanya diukur dari berapa banyak mereka yang bisa kita layani, tetapi dari kemampuan kita untuk memastikan mereka tetap belajar, menyelesaikan pendidikan, dan meraih masa depan yang lebih gemilang,” tegas Suharti.
ANTARA
