BORNEONEWS, Mataram – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU mulai meninjau kesiapan Nusa Tenggara Barat sebagai calon tuan rumah Muktamar ke-35 NU pada 2026.
Anggota tim verifikasi dan survei lokasi Muktamar NU, Prof Asrorun Ni’am, mengatakan proses penilaian terhadap NTB telah memasuki tahap survei dan verifikasi lapangan. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 4-5 Juli 2026.
"Kunjungan ini untuk melihat kesiapan NTB menjadi tuan rumah kegiatan Muktamar, yang nantinya akan dihadiri lebih dari 10.000 peserta," kata Asrorun di Mataram, Minggu, 5 Juli 2026.
Ia menjelaskan, terdapat empat aspek utama yang menjadi penilaian PBNU dalam menentukan daerah tuan rumah. Keempat aspek itu meliputi kesiapan dan kelayakan sarana-prasarana, dukungan pembiayaan penyelenggaraan, keamanan, serta spiritualitas daerah calon tuan rumah.
Menurut Asrorun, Pengurus Wilayah NU NTB telah mengajukan tiga lokasi utama untuk ditinjau. Ketiganya yakni Pondok Pesantren Komarul Huda di Bagu, Pondok Pesantren Darul Falah, dan Pondok Pesantren Islahuddiny.
Ketiga lokasi tersebut akan menjadi objek peninjauan langsung oleh tim PBNU. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesiapan teknis dan dukungan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
"NTB diharapkan mampu memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana proposal yang telah diajukan secara resmi kepada PBNU," tegas Asrorun yang juga Ketua Umum Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU.
Ia menambahkan, dukungan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, juga menjadi faktor penting dalam penilaian. Terlebih, waktu persiapan menuju pelaksanaan muktamar relatif singkat.
Muktamar NU dijadwalkan berlangsung pada 1-5 Agustus 2026. Karena itu, kesiapan teknis daerah calon tuan rumah menjadi salah satu pertimbangan utama.
Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, menyatakan pemerintah daerah siap memberikan dukungan apabila NTB ditetapkan sebagai tuan rumah Muktamar NU. Dukungan tersebut mencakup aspek penunjang penyelenggaraan hingga kesiapan anggaran.
"Insya Allah kita siap lahir batin, termasuk dukungan anggaran jika kita terpilih jadi tuan rumah," tegas Abul Chair.
Sementara itu, Ketua PWNU NTB Prof Masnun Tahir mengapresiasi kehadiran tim survei PBNU yang turun langsung meninjau calon lokasi pelaksanaan muktamar.
Menurutnya, kedatangan tim PBNU menjadi sinyal bahwa NTB memiliki peluang bersaing dengan daerah lain untuk menjadi tuan rumah. Hal itu juga menjadi nilai tersendiri bagi NTB dalam menunjukkan kesiapan daerah.
Hasil verifikasi lapangan di NTB nantinya akan dibawa ke Jakarta untuk dibahas dalam sidang pada 6 Juli 2026. Selanjutnya, hasil tersebut menjadi bahan rapat gabungan PBNU pada 7 Juli 2026 untuk menetapkan lokasi penyelenggaraan Muktamar NU.
ANTARA
