BORNEONEWS, Tokyo – Pemerintah Jepang menyiapkan bantuan bagi sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia dan Vietnam, untuk memberantas pembajakan manga, anime, gim, serta produk karakter asal Jepang.
Rencana tersebut disiapkan Kementerian Luar Negeri Jepang sebagai bagian dari upaya melindungi industri konten Negeri Sakura dari praktik pengunggahan ilegal dan peredaran produk palsu.
Berdasarkan data pemerintah Jepang, kerugian akibat pengunggahan ilegal manga dan anime serta penjualan daring barang karakter palsu pada tahun lalu diperkirakan mencapai 10,4 triliun yen atau sekitar Rp1.159 triliun.
Kemlu Jepang berencana membantu penguatan aturan hak cipta dan pelatihan pencegahan distribusi produk palsu. Negara sasaran akan dipilih secara bertahap dari kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika.
Selain Indonesia dan Vietnam, Jepang juga akan menentukan negara berkembang lain yang dinilai membutuhkan dukungan dalam perlindungan hak cipta dan penindakan terhadap pembajakan konten.
Bantuan tersebut akan dilakukan melalui pengiriman ahli hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pelatihan hak cipta bagi karyawan perusahaan lokal di Jepang.
Badan Kerja Sama Internasional Jepang atau JICA, sebagai lembaga utama pelaksana bantuan pembangunan resmi Jepang, dijadwalkan mulai melakukan penilaian kebutuhan lokal pada Agustus 2026.
Sementara itu, pencairan bantuan dalam skala penuh diperkirakan mulai berjalan pada April 2027.
“Bantuan ini juga akan membantu melindungi hak-hak ketika negara-negara berkembang membuat konten populer mereka sendiri,” kata seorang pejabat senior Kemlu Jepang, Minggu, 5 Juli 2026.
Pemerintah Jepang menargetkan penjualan industri konten di luar negeri dapat meningkat hingga 20 triliun yen pada 2033. Untuk mencapai target itu, dukungan tahunan terhadap industri konten juga tengah dipertimbangkan untuk digandakan.
Saat ini, dukungan tahunan untuk industri konten Jepang berada di kisaran 55 miliar yen. Pemerintah mempertimbangkan peningkatan anggaran menjadi sekitar 100 miliar yen.
Rencana penambahan dukungan tersebut akan dimasukkan dalam permintaan anggaran tahun fiskal 2027 yang disusun pada musim panas ini.
Menurut pejabat pemerintah Jepang, Vietnam telah mengonfirmasi keberadaan sejumlah situs manga bajakan. Kondisi itu menjadi salah satu perhatian dalam kerja sama pemberantasan pembajakan konten.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi sebelumnya juga telah membahas persoalan tersebut saat bertemu Perdana Menteri Vietnam Le Minh Hung pada Mei 2026.
Dalam pertemuan itu, Jepang mendorong adanya langkah efektif untuk menindak operator situs ilegal yang menyebarkan konten manga bajakan.
ANTARA
