BORNEONEWS, Palangka Raya – Ambruknya box culvert di Kilometer 11 ruas Jalan Trans Kalimantan jalur Kasongan-Kereng Pangi, Kabupaten Katingan, memicu perhatian DPRD Kalimantan Tengah.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Abdul Hafid, meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Kalteng melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jembatan dan box culvert di sepanjang ruas Trans Kalimantan.
Menurut Hafid, insiden yang sempat memutus akses lalu lintas tersebut tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Sebab, jalur Trans Kalimantan merupakan salah satu akses vital bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
"Ini jalur vital Trans Kalimantan. BPJN perlu melakukan investigasi dan inventarisasi terhadap jembatan maupun box culvert yang rentan agar kejadian seperti ini tidak terulang," kata Hafid, Senin, 6 Juli 2026.
Legislator dari Daerah Pemilihan II Kalteng meliputi Kotawaringin Timur dan Seruyan itu menilai pemerintah perlu memiliki basis data yang jelas terkait usia, kondisi, dan tingkat kelayakan jembatan maupun box culvert di jalan nasional.
Ia menyebut infrastruktur yang berada di kawasan rawan erosi, terutama di sekitar bantaran sungai, perlu mendapat perhatian khusus. Pemeriksaan berkala diperlukan agar potensi kerusakan dapat diketahui sebelum menimbulkan gangguan besar.
Hafid juga menyoroti kebijakan rehabilitasi infrastruktur yang dinilainya belum sepenuhnya mengacu pada kondisi faktual di lapangan.
"Masih terlihat jembatan yang sebenarnya layak justru dibongkar atau direnovasi. Seharusnya ada data kualitas yang menjadi dasar penentuan prioritas perbaikan," ujar Hafid yang juga Ketua DPD PAN Kotawaringin Timur tersebut.
Selain pendataan, ia meminta pengawasan terhadap kualitas pekerjaan box culvert yang baru dibangun maupun diperbaiki semakin diperketat. Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan konstruksi benar-benar kuat dan mampu bertahan sesuai umur rencana.
Persoalan lain yang turut disorot Hafid adalah lalu lintas kendaraan bermuatan berat. Ia menilai pengawasan terhadap angkutan over dimension over loading atau ODOL masih belum berjalan optimal di sejumlah ruas jalan.
"Penindakan terhadap ODOL belum maksimal. Harus dilakukan secara tegas, berkelanjutan, dan terukur," tuturnya.
Mantan Ketua Karang Taruna Kalteng itu menilai kapasitas jalan dan jembatan di Kalimantan Tengah perlu dievaluasi kembali. Sebab, pertumbuhan aktivitas ekonomi, terutama distribusi hasil sumber daya alam, semakin meningkatkan beban kendaraan yang melintasi jalur Trans Kalimantan.
Karena itu, Hafid mendorong pemerintah mulai merancang peningkatan kelas jalan dan menyiapkan jalur alternatif. Langkah tersebut dinilai penting agar aktivitas transportasi tidak lumpuh ketika terjadi kerusakan pada salah satu titik jalan utama.
"Trans Kalimantan merupakan jalur utama. Ke depan perlu dipersiapkan ruas jalan baru sehingga ketika terjadi gangguan, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap berjalan," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa banyak jembatan di Kalimantan Tengah telah berusia puluhan tahun. Kondisi tersebut perlu dievaluasi berdasarkan beban lalu lintas dan perkembangan ekonomi saat ini.
Hafid berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan perbaikan sementara atau tambal sulam. Menurutnya, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan nasional perlu dilakukan secara menyeluruh dan berbasis perencanaan jangka panjang.
"Pemerintah perlu menyusun perencanaan pembangunan jalan dan jembatan secara menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam. Infrastruktur ini menjadi akses utama bagi aktivitas masyarakat sekaligus distribusi hasil sumber daya alam di Kalimantan Tengah," katanya.
Sebelumnya, box culvert di KM 11 ruas Kasongan-Kereng Pangi ambruk pada Minggu pagi, 5 Juli 2026. Kerusakan tersebut sempat memutus total arus kendaraan di jalur Trans Kalimantan.
Perbaikan darurat menggunakan alat berat selesai dilakukan sekitar pukul 18.35 WIB. Hingga kini, arus lalu lintas masih diberlakukan dengan sistem buka-tutup satu jalur secara bergantian. (DEWI PATMALASARI/J)
