BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPRD Palangka Raya, Syaufwan Hadi, meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM terhadap inflasi di Kota Palangka Raya.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat memengaruhi daya beli masyarakat.
Syaufwan mengatakan, kenaikan biaya transportasi dan distribusi barang akibat perubahan harga BBM berpotensi memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.
Jika tidak segera diantisipasi, kondisi tersebut akan semakin membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
"Ketika biaya distribusi meningkat, harga barang juga cenderung ikut naik. Pemerintah harus bergerak cepat agar dampaknya terhadap inflasi tidak berkepanjangan dan tidak semakin membebani masyarakat," ujar Syaufwan, Selasa, 7 Juli 2026.
Ia menilai pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Selain itu, distribusi barang juga harus dipastikan tetap lancar agar pasokan di pasar tidak terganggu.
Syaufwan juga meminta pengawasan terhadap praktik penimbunan maupun kenaikan harga yang tidak wajar terus ditingkatkan.
"Ketersediaan pasokan harus dijaga dan distribusi barang tidak boleh terganggu. Pengawasan pasar juga perlu ditingkatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan yang merugikan masyarakat," katanya.
Selain itu, Syaufwan mendorong pemerintah melakukan operasi pasar dan berbagai langkah stabilisasi harga apabila diperlukan.
Menurutnya, upaya tersebut dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi di daerah.
"Persoalan inflasi harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah perlu mengambil langkah yang cepat, terukur, dan berkelanjutan agar kondisi ini tidak berlarut-larut serta perekonomian masyarakat tetap terjaga," tutupnya. (MARINI/j)
