JAKARTA –

BORNEONEWS, Jakarta – Korporasi Pembiayaan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau U.S. International Development Finance Corporation (DFC) melihat sejumlah peluang kerja sama dengan Indonesia, mulai dari sektor energi nuklir hingga jasa keuangan.

Kepala Bidang Kebijakan DFC, Caroline Vik, mengatakan peluang tersebut mengemuka setelah pihaknya bertemu dengan pelaku sektor swasta di Indonesia.

“Pertemuan kami dengan pelaku sektor swasta di Indonesia mengungkapkan berbagai peluang menarik di bidang energi nuklir dan jasa keuangan,” kata Caroline dalam jumpa pers daring yang diikuti dari Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026.

Selain dengan sektor swasta, DFC juga melihat prospek kerja sama dengan pemerintah Indonesia di sejumlah bidang strategis. Peluang itu mencakup sektor transportasi, infrastruktur, pembangunan pelabuhan baru, serta penambangan dan pengolahan mineral kritis.

Caroline menyebut, pembahasan dengan pemerintah Indonesia juga menyinggung upaya memperkuat ketahanan energi. Fokusnya antara lain eksplorasi hulu serta pengembangan infrastruktur penyimpanan dan transportasi energi tingkat menengah.

“Kami juga membahas mengenai fokus utama pemerintah dalam meningkatkan ketahanan energi melalui eksplorasi hulu serta infrastruktur penyimpanan dan transportasi energi tingkat menengah,” ujarnya.

DFC merupakan lembaga keuangan pembangunan milik Pemerintah Amerika Serikat. Lembaga ini menjadi salah satu instrumen penting dalam diplomasi ekonomi AS, terutama dalam mendorong pembiayaan swasta untuk mendukung kebijakan luar negeri dan pembangunan ekonomi strategis.

Setelah mendapat perluasan kewenangan dari Kongres AS, DFC meningkatkan kapasitas investasinya dari 60 miliar dolar AS menjadi 205 miliar dolar AS.

Dengan kurs 1 dolar AS setara Rp17.984 pada Rabu pagi, 8 Juli 2026, kapasitas investasi tersebut setara sekitar Rp4,49 kuadriliun.

Sebelumnya, Caroline Vik melakukan rangkaian kunjungan ke sejumlah negara Asia Tenggara pada 19-25 Juni 2026. Negara yang dikunjungi meliputi Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Indonesia.

Dalam lawatan tersebut, DFC bertemu pejabat tinggi pemerintah dan pelaku usaha untuk memperkuat kemitraan ekonomi strategis, mendorong keamanan ekonomi kawasan, serta menjajaki peluang investasi di sektor prioritas.

Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi energi, teknologi, mineral kritis, keamanan rantai pasok, farmasi, infrastruktur strategis, dan infrastruktur digital.

ANTARA