PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya – Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah memprioritaskan program seragam sekolah gratis tahun 2026 bagi siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu agar bantuan lebih tepat sasaran.

Kebijakan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo saat menerima audiensi Aliansi Pemuda Peduli Pendidikan Kalimantan Tengah (P3K) di Aula Pintar Dinas Pendidikan Kalteng.

Dalam audiensi itu, Aliansi P3K mempertanyakan mekanisme penyaluran program seragam sekolah gratis setelah menemukan adanya siswa yang hanya menerima sebagian bantuan, seperti sepatu atau satu jenis seragam.

Aliansi meminta distribusi bantuan dilakukan secara transparan dan merata hingga wilayah pedalaman sehingga seluruh siswa yang berhak memperoleh hak yang sama.

Menanggapi hal tersebut, Reza menjelaskan program seragam sekolah gratis tetap dilaksanakan pada 2026 dengan penyesuaian sasaran penerima sesuai arahan Gubernur Kalimantan Tengah.

"Berkaitan dengan seragam gratis, tahun kemarin sudah kita bagikan kepada siswa yang masuk SMA, SMK maupun SLB. Tahun ini Bapak Gubernur juga menggratiskan lagi seragam untuk seluruh siswa-siswi baru. Namun setelah kami laporkan, Bapak Gubernur meminta agar bantuan diprioritaskan kepada siswa dari keluarga tidak mampu," ujarnya seperti dikutip borneonews pada Rabu, 8 Juli 2026.

Ia menjelaskan siswa baru dari keluarga tidak mampu akan menerima empat jenis seragam, yakni putih abu-abu, batik, pramuka, dan olahraga, serta satu pasang sepatu.

Sementara itu, siswa baru dari keluarga mampu hanya menerima seragam batik dan olahraga. Seragam putih abu-abu, pramuka, dan sepatu yang tidak dibagikan kepada siswa baru, tapi dialihkan kepada siswa kelas atasnya yang berasal dari keluarga tidak mampu.

"Seragam putih abu-abu, pramuka, dan sepatu yang tidak dibagikan kepada siswa baru dari keluarga mampu akan dialihkan kepada siswa kelas XI dan XII yang juga berasal dari keluarga tidak mampu. Jadi adil itu bukan berarti semua harus sama," tegas Reza.

Ia menambahkan pendataan penerima dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan kepala sekolah, kepala desa, serta diketahui damang dan mantir adat agar bantuan benar-benar diterima siswa yang berhak. (HERMAWAN DP/H)