BORNEONEWS, Jakarta - Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo menegaskan segenap pemangku kebijakan di tanah air harus bergerak cepat untuk memanfaatkan momentum tingginya minat investasi karbon dari dunia internasional.
Dalam acara peluncuran Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK) Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, Kamis, Hashim menyatakan bahwa kepastian sistem yang dibangun pemerintah saat ini menjadi daya tarik utama yang sudah sangat dinantikan oleh para investor global.
"Dunia investor dari luar negeri sudah menunggu sistem Pemerintah Indonesia. Sekarang kita harus manfaatkan momentum yang ada agar bisa memanfaatkan ini untuk kesejahteraan rakyat," kata dia.
Hashim menjelaskan bahwa ketertarikan masif dari pelaku usaha internasional dan domestik ini salah satunya tidak lepas dari keberhasilan birokrasi kementerian serta lembaga yang sukses meluncurkan SRUK secara matang dan tanpa hambatan.
Integrasi sistem pemetaan instrumen hijau yang dikoordinasikan secara lintas sektoral tersebut dinilai menjadi bukti nyata keberhasilan pembenahan birokrasi tanah air, sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Hari ini sesungguhnya saya berbangga dengan birokrasi Pemerintah Indonesia. Kerja sama kementerian koordinator dan kementerian teknis dalam program ini luar biasa, tanpa cacat, tanpa kekurangan," kata Hashim seraya menyapa para tamu undangan.
Apresiasi tinggi tersebut diberikan secara khusus kepada jajaran Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menurut Hashim, kesiapan regulasi dan infrastruktur SRUK ini merupakan pencapaian operasional yang sejatinya telah dinantikan oleh komunitas internasional sejak kesepakatan dalam Konferensi Perubahan Iklim/COP 21 di Paris, Prancis, satu dekade lalu guna mewujudkan ekosistem perdagangan karbon yang akuntabel.
Kemudian untuk memastikan aliran investasi tersebut berjalan lancar tanpa kendala di lapangan, Hashim secara khusus meminta komitmen dan kerja sama aktif dari seluruh jajaran pemerintah daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk mengawal implementasinya di tingkat akar rumput.
Sinergi dari jajaran pemda dinilai sangat krusial agar tidak terjadi penundaan atau hambatan administratif, sehingga momentum pasar primer karbon ini dapat segera dikonversi menjadi instrumen peningkatan taraf hidup masyarakat luas.
"So sekali lagi kepada seluruh birokrasi Indonesia yang hadir yang juga yang tidak hadir tetapi ada yang ikut mendukung program yang begitu hebat ini. Saya berbangga hari ini, saya berbangga dengan birokrasi Pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan suatu prestasi luar biasa," katanya.
ANTARA
