BORNEONEWS, Sampit – Fraksi PKS-NasDem DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim agar lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan dasar, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kami mendorong Pemerintah Daerah agar kedepannya lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan layanan dasar. Seperti memperbaiki dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, serta sarana prasarana pendidikan dan kesehatan," kata Anggota Fraksi PKS-NasDem DPRD Kotim Syahbana, Jumat, 10 Juli 2026.
Fraksi PKS-NasDem mencermati realisasi APBD 2025 yang menunjukkan pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp2,06 Triliun atau 92,76 persen dari pagu. Sementara itu, belanja daerah mencapai Rp2,12 Triliun atau 89,16 persen dari pagu.
Adapun realisasi pembiayaan neto tercatat sebesar Rp237,74 Miliar atau 100,01 persen dari pagu, sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp171,39 Miliar atau 232,55 persen dari pagu.
Menurut Syahbana, besarnya SiLPA harus menjadi bahan evaluasi agar perencanaan dan penyerapan anggaran pada tahun-tahun mendatang dapat berjalan lebih efektif.
Di sisi lain, Fraksi PKS-NasDem memberikan apresiasi atas sejumlah capaian positif yang diraih Pemkab Kotim sepanjang 2025. Salah satunya pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai sekitar kurang lebih 6,07 persen, melampaui target RKPD 2025 sebesar 4,68 persen.
Selain itu, Pemkab Kotim juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-12 kalinya pada 29 Mei 2025, serta memperoleh apresiasi atas keberhasilan pengendalian stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Pekan GENTING).
Meski demikian, Syahbana menilai masih terdapat sejumlah tantangan yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama terkait keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.
Karena itu, selain memperkuat pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan, pemerintah juga didorong untuk lebih maksimal menggali potensi PAD.
"Serta berfokus pada optimalisasi pendapatan daerah dengan mempertimbangkan kejelian dan keuletan dalam melihat peluang untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dari sektor pajak, retribusi, maupun pendapatan sah lainnya," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/j)
