BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Ketua I Komisi III DPRD Palangka Raya, Dede Ardiansyah, menyoroti daya tampung SMP di Kota Palangka Raya yang dinilai belum seimbang dengan jumlah lulusan SD.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar tidak menimbulkan persoalan dalam proses penerimaan peserta didik baru.
Dede mengatakan, jumlah lulusan SD di Palangka Raya saat ini lebih banyak dibandingkan kapasitas SMP yang tersedia.
Namun, ia menilai solusi terhadap persoalan tersebut tidak bisa dilakukan hanya dengan menambah ruang kelas tanpa kajian yang matang.
"Kami akui memang lulusan SD lebih banyak daripada daya tampung SMP. Tapi tidak masuk akal kalau kami tambah sampai 15 ruangan tanpa melihat kebutuhan dan pemerataan yang ada," kata Dede, Jumat, 10 Juli 2026.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan secara akurat terhadap sebaran lulusan SD, kapasitas SMP, serta kebutuhan ruang belajar di setiap wilayah.
Dengan data yang jelas, kebijakan penambahan ruang belajar atau rombongan belajar dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
Dede menilai, penambahan ruang kelas tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil dan pemerataan wilayah berisiko tidak menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
Karena itu, ia mendorong pemerintah kota menyusun solusi jangka panjang dalam menangani ketidakseimbangan daya tampung SMP.
Solusi tersebut dapat dilakukan melalui pemerataan pembangunan sekolah, penambahan rombongan belajar secara proporsional, serta peningkatan kualitas fasilitas pendidikan di wilayah yang benar-benar membutuhkan.
"Yang harus dipikirkan adalah bagaimana anak-anak kita tetap tertampung dengan baik, tanpa harus memaksakan penambahan yang tidak efektif. Jadi harus ada perencanaan yang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan," ujarnya.
Dede berharap persoalan daya tampung SMP segera mendapat perhatian serius agar tidak menghambat akses pendidikan bagi lulusan SD di Palangka Raya.
Ia menegaskan, DPRD Palangka Raya akan terus mendorong pemerintah kota mencari solusi terbaik untuk menjamin hak pendidikan seluruh anak.
Menurutnya, kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan agar setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. (MARINI/J)
