BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, menyoroti masih adanya tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, penguatan koordinasi dan sinkronisasi antar-OPD menjadi salah satu langkah penting untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Subandi saat menanggapi hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025. Ia menilai setiap OPD perlu memperkuat kerja sama agar potensi PAD dapat tergali secara maksimal.
“Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antar-OPD,” ujar Subandi, Jumat, 10 Juli 2026.
Ia mencontohkan potensi retribusi kebersihan yang berada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), khususnya dari aktivitas seperti pemasangan reklame.
Namun, menurutnya, pemungutan retribusi tersebut juga berkaitan dengan OPD lain, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga diperlukan koordinasi yang baik agar potensi tersebut dapat dioptimalkan.
Subandi juga menyoroti potensi pendapatan dari videotron atau pajak reklame digital yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Menurutnya, potensi tersebut belum maksimal karena aturan teknisnya masih belum lengkap.
“Perdanya memang sudah ada, tetapi masih membutuhkan aturan teknis, termasuk kesiapan sarana dan prasarana. Karena itu, kami mendorong agar regulasi turunannya, seperti Peraturan Wali Kota (Perwali), segera diselesaikan,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa permasalahan dari tujuh OPD yang belum mencapai target PAD bersifat beragam. Ada OPD yang membutuhkan kerja keras dalam menggali potensi daerah, ada yang memerlukan dukungan regulasi, dan ada pula yang membutuhkan dukungan anggaran untuk menyiapkan sarana pendukung. (MARINI/Y)
