BORNEONEWS, Sampit – Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan penanganan Jalan Cempaka Mulia-Kampung Melayu di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai dilakukan secara bertahap setelah status ruas tersebut resmi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
"Penanganannya dilakukan secara bertahap. Tahun ini dialokasikan Rp2,5 miliar untuk pembangunan lima unit box culvert," kata Anggota Komisi IV DPRD Kalteng Abdul Hafid, Senin, 13 Juli 2026.
Ia menjelaskan, pembangunan Jalan Cempaka Mulia-Kampung Melayu menjadi salah satu pembahasan dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Kalteng bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng beberapa waktu lalu.
Pembangunan box culvert menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di kawasan seberang Sungai Mentaya yang selama ini masih menghadapi berbagai kendala akses transportasi.
Ia berharap perbaikan jalan tersebut dapat memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilintasi.
"Kami berharap akses jalan masyarakat semakin baik sehingga mampu mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga," ujarnya.
Jalan Cempaka Mulia-Kampung Melayu merupakan ruas strategis dengan panjang sekitar 125 kilometer. Jalan tersebut menghubungkan jalan nasional hingga wilayah perbatasan Kabupaten Katingan, sekaligus menjadi jalur utama yang menghubungkan Kecamatan Cempaga dengan Kecamatan Seranau dan Kecamatan Pulau Hanaut di Kotim.
Keberadaan ruas jalan tersebut dinilai sangat vital karena melintasi tiga kecamatan dan menghubungkan sedikitnya 23 desa di Kotim.
Infrastruktur yang memadai diharapkan mampu membuka keterisolasian wilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta mendukung pengembangan sektor pariwisata.
Hafid menegaskan, setelah status jalan beralih menjadi aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pihaknya akan terus mengawal agar pembangunan tidak berhenti pada tahun ini saja.
"Saya akan terus mengawal agar pembangunan Jalan Cempaka Mulia-Kampung Melayu mendapat dukungan anggaran secara berkelanjutan dari pemerintah provinsi," tandasnya. (DEWI PATMALASARI/R)
